UU-nya Menyulitkan KPI untuk Bertindak

Filed under: by: 3Mudilah

Nina Mutmainnah Armando, Komisioner KPI Bidang Isi Siaran
 
Berbeda dengan era sebelumnya, era reformasi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada media penyiaran untuk menayangkan tayagannya. Saking bebasnya, banyak tayangan yang merusak akidah umat. Pemerintah sendiri tak diberi kewenangan untuk menghentikannya. Sebagai gantinya ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tapi nyatanya KPI sendiri tak bisa berbuat banyak. Mengapa? Wartawan Tabloid Media Umat Mewawancarai Komisioner KPI Nina Mutmainnah Armando. Berikut petikannya.

Tanggapan KPI terhadap aduan warga yang keberatan dengan sinetron Tukang Bubur Naik Haji (RCTI) dan Ustadz Fotokopy (SCTV) karena dianggap melecehkan simbol Islam?

Kami sudah menerima aduan masyarakat tentang ini dari kelompok Masyarakat Televisi Sehat Indonesia. Kami mempertemukan antara pihak pengadu dengan pihak stasiun televisinya. Kita undang mereka pada Senin kemarin.

Kami minta agar stasiun televisinya mendengarkan apa diadukan masyarakat sehingga tahu apa yang diprotes masyarakat apa. Kemudian kami minta stasiun televisi memperbaiki acaranya. Komitmen perbaikan itu kemudian disepakati oleh RCTI dan SCTV.

Bahkan SCTV bukan hanya  program Ustadz Fotokopy yang diprotes, tetapi Haji Medit juga. Nah, Haji Medit sudah dihentikan penayangannya sejak Rabu lalu.

Selain ketiga tayangan tersebut, program apa saja yang diprotes masyarakat?

Pada 2012, ada empat aduan yang sangat besar. Pertama, kasus Rohis, kami menyebutnya kasus Rohis (Metro TV). Saat itu Metro TV menampilkan talkshow tentang terorisme yang dianggap menyudutkan kelompok Kerohanian Islam Siswa. Pengaduannya itu sampai hampir 30.000.

Kedua, pengaduan tentang acara Indonesian Lawyers Club (tvOne). Saat itu hostnya dianggap melecehkan kaum Bonek (Bondo Nekad/suporter Persibaya). Komunitas Bonek marah mengirimkan aduan ke KPI.
Ketiga, ada pengaduan publik tentang acara Super Trap (Trans TV). Saat itu Super Trap menampilkan toilet orang yang dipasang kamera tersembunyi di toilet umum. Itu dianggap sangat tidak pantas dan melanggar privasi.

Keempat, ada juga pengaduan yang cukup besar tentang salah pasang foto terduga teroris (tvOne). Saat itu tvOne memajang foto Badri yang disebut teroris, padahal fotonya salah.

Kalau di tahun ini?

Untuk tahun 2013, sampai sekarang banyak yang mengadukan Metro TV yang memelesetkan kepanjangan nama Partai Keadilan Sejahtera terkait dijadikannya Presiden PKS saat itu sebagai tersangka penerima suap penambahan kuota impor daging sapi.

Yang terakhir, sebelum Ustadz Fotokopy, adalah program Khazanah (Trans 7). Tetapi untuk Khazanah pengaduan publiknya beragam. Tidak hanya yang memprotes saja,  tetapi justru lebih banyak yang mendukung program tersebut.

Mengapa dari tahun ke tahun selalu saja ada televisi mengulangi kesalahan yang sama?

Bukan melakukan kesalahan yang sama. Karena pelanggarannya bisa sama bisa tidak. Yang jelas adalah ada hal-hal yang ditampilkan itu mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan masyarakat ini sangat berhak protes karena frekuensi yang digunakan oleh stasiun televisi itu adalah prekuensi milik publik, miliknya masyarakat.
Jadi kalau masyarakat protes itu adalah hak mereka. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan bisa jadi yang diprotes masyarakat itu, isinya tidak melanggar ketentuan lho! Kita kan patokannya KPI,  Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPN).

Sehingga bisa jadi isinya tidak melanggar P3 dan SPN tetapi masyarakat merasa terganggu dengan itu. Masyarakat merasa tidak pantas kalau tayangan seperti itu ditampilkan.

Apakah televisi tidak mengetahui patokan konten yang tidak boleh dilanggar?

Harusnya mengetahui. Karena itu ada di undang-undang. Ingat ya, bahwa dunia penyiaran adalah dunia yang aturannya banyak. Media penyiaran itu adalah media yang highly regulated (regulasinya banyak).

Orang yang bekerja di dunia penyiaran harus tahu tentang adanya aturan-aturan yang menjadi koridor kreasi mereka. Dan ini harus dipatuhi. Negara mana pun di dunia ini, media penyiaran adalah highly regulated kok. Jadi itu, tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembelenggu kebebasan berekspresi atau apa pun.

Mereka harus tahu semua regulasi terkait, dan menerapkannya dalam televisi atau radio yang disiarkannya. Mereka pun mempunyai kewajiban untuk menyosialisasikan aturan ini pada setiap orang yang terlibat dalam proses penyiaran mereka.

Setelah ditegur KPI adakah televisi yang membangkang?

Ya, ada yang membangkang, sehingga tidak mau menjalankan komitmennya. Tetapi mayoritas mau menjalankan ya.

Yang membangkang siapa?

Misalnya, Fesbukers (ANTV) tahun lalu kami memberikan sanksi. Baru setelah berganti tahun dia menjalankan sanksi tersebut. Jadi ada memang yang mencoba membangkang.
Itu semua dikembalikan ke publik lah. Publik lah yang menilai dan berteriak juga. Karena itu kami membutuhkan publik sebenarnya. Karena KPI itu adalah lembaga yang mewakili publik sehingga publik harus bersama-sama KPI memperbaiki siaran.

Jadi kalau publik diam, KPI tidak bisa bertindak?

Enggak juga. Sanksinya tetap jalan. Kami memberikan sanksi teguran tidak semata-mata atas tekanan publik. Tanpa tekanan publik pun sanksi administrasi kami akan jatuh bila tayangan memang melanggar P3 SPN itu. Jadi kami independen dalam hal ini.

Jadi kami bukannya diam dan tidak ngapa-ngapain, ya enggak lah. Kami melakukan pengawasan, monitoring dan pemantauan ke sebelas televisi yang disiarkan dari Jakarta. Pemantauannya langsung 24 jam. Full. Dan kami punya rekaman-rekamannya. Dan kami juga memfasilitasi pengaduan masyarakat.

Dari pemantaun itu, banyak juga ya acara yang merusak akidah, akhlak dan gaya hidup penontonnya?

Sebenarnya kalau di aturannya KPI kalau Anda baca, semuanya sudah diatur. Kami tidak menyebutnya akidah ya, karena itu diambil dari sudut pandang agama. Jadi semuanya, sebenarnya sudah dijaga. Sebenarnya kalau televisi mematuhi segala aturan KPI ini beres sudah. Tidak akan ada orang yang merasa akidahnya dirusak.


Karena kan dalam aturannya KPI harus dijaga penghormatan terhadap nilai-nilai agama, tidak boleh melecehkan kelompok tertentu, aturan tentang pembatasan dan larangan muatan seks, muatan kekerasan. Itu semua sudah diatur.

Jadi semestinya tidak ada lagi hal-hal yang dianggap merusak atau mengganggu kalau saja aturannya itu dipatuhi.

Sanksi yang paling berat dari KPI terhadap penyelenggara siaran?

Sebenarnya kalau di undang-undang itu sampai pencabutan siaran. Tetapi untuk menjatuhkan sanksi itu butuh proses yang sangat panjang. Dan jangan lupa kewenangan KPI terbatas karena memang terjadi judicial review terhadap undang-undang penyiaran yang menyebabkan kewenangan KPI terbatas tadi.
Sejauh ini sanksi yang kami berikan adalah sanksi administratif. Yang umumnya kami berikan adalah teguran. Teguran I, Teguran II, ... kalau belum berubah juga sanksinya ditingkatkan menjadi penghentian tayangan sementara atau pembatasan durasi.

Siapa yang melakukan judicial review?

Asosiasi televisi swasta APPSI. Mereka ingin membatalkan UU Penyiaran ini, namun tidak dikabulkan. MK memutuskan ada satu pasal yang harus dihapus karena pasal tersebut menyebutkan bahwa PP aturan tentang UU ini dibuat oleh pemerintah.

Jadi pemerintah terlibat, terutama soal perizinan. Ditambah lagi, PP-PP itu tidak melibatkan KPI dan banyak yang bertentangan dengan UU. Sehingga ini menyulitkan KPI untuk bertindak.

Di Undang-Undang-nya disebutkan KPI bisa mencabut izin siaran. Lha, izinnya kan tidak di tangan KPI tetapi di tangan Kemenkominfo!  Sehingga ini melewati proses yang sangat panjang.

Mengapa tidak ada sanksi denda?

Sanksi denda sebenarnya ada. Dan ini memang sangat efektif. Tetapi sanksi denda bisa dilaksanakan dalam bentuk PP yang dibuat oleh Kemenkominfo. Tetapi sayangnya, sanksi denda hanya bisa dilakukan untuk iklan rokok yang menyalahi aturan dan jumlah iklan yang melebih kuota 20 persen. Jadi sangat terbatas sanksi denda ini.[]

http://mediaumat.com/wawancara/4622-104-uu-nya-menyulitkan-kpi-untuk-bertindak.html

Negara tak Berdaya
http://mediaumat.com/media-utama/4644-104-negara-tak-berdaya.html

Stop Sinetron Tak Layak Tonton 
http://mediaumat.com/media-utama/4646-104-stop-sinetron-tak-layak-tonton.html


0 comments: