MUI Dinilai Sudah Tepat Menyikapi Masalah Khitan Perempuan

Filed under: by: 3Mudilah

Sikap Ketua sub-komisi pemantauan Komiisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Pada Perempuan, Arimbie Heroepoetri yang mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi dilakukan karena stigma terhadap perempuan diniali salah. Demikian tanggapan Nanang Ainur Rofiq, Lc  dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) membela sikap Mejelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pro kontra khitan perempuan.
  Menurut Nanang, Arimbie Heroepoetri harus bisa membedakan antara khitan dalam tradisi jahiliyah dan aturan khitan dalam syariat Islam. Ia menilai langkah MUI untuk tidak mewajibkan khitan perempuan dan tidak juga melarangnya secara mutlak sudah sangat tepat. [Baca juga: Anggap Bukan Panutan, Komnas Kecam MUI]

"Lagipula tidak mungkin ada aturan syariat Islam yang memberikan mudharat kepada umat Islam, syariat itu pasti membawa kebaikan," jelasnya kepada hidayatullah.com, Sabtu (09/02/2013).

Nanang menilai penilaian Komnas Perempuan terhadap sikap MUI yang didukung Menteri Kesehatan tidak memiliki parameter yang jelas.

Ia menambahkan, jika Komnas Perempuan menggunakan parameter kekerasan dan pelanggaran HAM jelas tidak tepat, karena MUI sendiri tidak mewajibkan khitan perempuan.
"Parameter yang mereka pakai justru hawa nafsu, mereka tidak paham duduk masalah sebenarnya," tegas Nanang lagi.

Nanang juga berpendapat alibi Komnas Perempuan justru bermuatan opini feminisme dan gender. Menurutnya sudut pandang tersebut jelas tidak selarang dengan nilai-nilai syariat yang dipertahankan MUI.
"Pada akhirnya Komnas Perempuan itu cuma jadi alat Barat untuk merusak syariat dalam mengatur perempuan," tandasnya lagi.

Nanang berharap segenap elemen umat juga harus satu suara dalam mendukung MUI. Tujuan dari semua itu agar jangan sampai otoritas MUI direndahkan oleh kelompok-kelompok yang menjadi tunggangan agenda-agenda yang ingin merusak Islam di Indonesia.*
 
http://hidayatullah.com/read/27178/09/02/2013/mui-dinilai-sudah-tepat-menyikapi-masalah-khitan-perempuan.html


Anggap Bukan Panutan, Komnas Kecam MUI
Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang menyatakan khitan perempuan adalah sebagai ibadah yang dianjurkan agama (makrumah), dan disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi rupanya masih belum memuaskan semua pihak.
Ketua sub-komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan Pada Perempuan, Arimbie Heroepoetri, mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi dilakukan karena stigma terhadap perempuan.

"Jangankan menyayat, langkah simbolis pun berangkat dari pandangan yang merupakan stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak bersih dan perlu disunat atau untuk mengelola libido yang besar sehingga perlu disunat," kata Arimbi dikutip BBC Indonesia, Selasa (05/02/2013).

Meski ia mengakui berdasarkan pantauannya di sejumlah daerah di Indonesia, khitan dengan cara mutilasi (memotong klitoris) tidak ditemukan, ia tetap beranggapan khitan pada wanita, meski dioleh tetap kekerasan.
"Lebih lagi, sunat dilakukan pada anak perempuan di bawah umur yang belum punya suara terhadap badannya sendiri. Sehingga sunat dalam bentuk simbol pun kami anggap kekerasan," tambah Arimbi.

Lebih jauh, Arimbi Heroepoetri bahkan mengecam MUI yang keanggotanya dikenal wakil ulama dari berbagai organisasi Islam se Indonesia itu. Ia bahkan mengatakan, MUI hanya ormas dan fatwanya tidak layak diikuti.
"Kita berbeda pendapat dengan MUI. Tetapi mereka bukan otorita resmi, mereka ormas biasa, dan bukan panutan sebenarnya," kata Arimbi.

Otoritas Fatwa

Sementara itu, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahmi Salim mengatakan, MUI meski berbadan ormas dalam tatanan kehidupan umat Islam Indonesia ditempatkan sebagai mufti/lembaga pemberi fatwa dalam persoalan yang dihadapi umat Islam.

Dan yang lebih penting, keberadaan MUI diakui sebagai satu-satunya produk fatwa yang diserap oleh lembaga negara dan sistem hukum di Indonesia.

“Posisi MUI secara faktual dan juridis umat tidak bisa diingkari oleh siapapun,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Rabu (06/02/2013).

Selain itu, disbanding lembaga-lembaga yang mengecam MUI, kredibilitas fatwa yang dikeluarkan MUI telah menjadi rujukan seluruh umat Islam Indonesia, bahkan internasional.

“Kredibilitas fatwa-fatwa MUI telah menjadi rujukan bersama seluruh umat dan ormas Islam di tanah air dan diakui dunia internasional, sebagai representasi ulama Indonesia,” lanjutnya.

Sebelum ini, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa khitan bagi perempuan adalah "makrumah" atau ibadah yang dianjurkan.

Meski demikian MUI mengatakan tidak menganjurkan atau melarang. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, upaya pelarangan khitan hanya akan mencederai hak beragama umat Islam.

“Kami tidak mewajibkan khitan perempuan, tapi melarangnya secara mutlak itu jelas melanggar fitrah Islamiyah dari hak beribadah kami,” demikian tegasnya dalam konferensi pers di kantor MUI, Senin (21/01/2013) lalu.
Seperti diketahui, istilah khitan terhadap perempuan terjadi perbedaan mendasar antara Islam dan aktivis feminisme dan gender. Menurut Kiai Ma’ruf, khitan perempuan dalam Islam hanya membersihkan sedikit saja bagian terluar klitoris. [baca: Antara Khitan Perempuan dan FGM sangat Berbeda]

Selain itu, Mufti Mesir Syeikh Ali Jum’ah juga pernah mengatakan, khitan pada wanita berbeda dengan khitan pada pria yang oleh kalangan feminisme disebut female genital mutilation (FGM).*
 
http://www.hidayatullah.com/read/27126/06/02/2013/anggap-bukan-panutan%2C-komnas-kecam-mui.html
KOMENTAR
Dna , Rabu, 06 Februari 2013
Assalamu'alaikum, Mungkin sebaiknya MUI memberikan sosialisasi tuntunan resmi cara khitan terhadap wanita kepada umat Islam, karena bagaimanapun juga yang ada dalam pemahaman masyarakat umum dengan istilah khitan adalah memotong sebagian kecil alat kelamin laki laki, kalau memang berbeda cara pelaksanaannya maka sebaiknya di pertegas, sehingga ada pembelajaran kepada masyarakat umum. Wassalamu'alaikum.
Nurim , Rabu, 06 Februari 2013
Silakan komnas perempuan punya pendapat, tapi yang mau mengikuti MUI pun tidak boleh dilarang sama sekali.
Fitriyah , Rabu, 06 Februari 2013
Hei, Arimbi, emang elu siape???? ngaca ah. Malu lho, ngerti agama kagak, komentar aneh2. Gak malu apa jadi "corong" Barat? dasar, kalo pikiran dan hati sdh tergadai!!!!
Juanda , Rabu, 06 Februari 2013
Semua lembaga yang mengusung faham liberalisme...termasuk didalamnya Arimbi, berniat memisahkan agama dengan semua aspek kehidupan, tidak hanya pikiran dan hatinya saja yang tergadai, tapi harga diri dan agamanya-pun sudah tergadai, demi nilai yang tidak ternilai. Kita mesti berhati-hati terhadap orang/ lembaga" yang semacam ini.
Anto , Rabu, 06 Februari 2013
gak heran..penggiat HAM dan pengagum isme2..ujungnya pemuja pemikiran dan akal manusia dan muaranya atheis..tertutup pintu hidayah..naudzubullah...
M.asrian Noor , Rabu, 06 Februari 2013
@ Arimbi,....kenapa anda ngga bersuara ketika banyak kaum anda menjual aurat demi sedikit uang...kenapa anda diam aja melihat banyak kaum anda menjual diri,rela jadi simpan orang2 berduit...bahkan jadi simpanan kaum kuffar....atau memang anda sudah ngga peduli lagi dengan moral dan tuntunan agama...? begitulah kalau DUIT HARAM sudah meracuni darah, akal fikiran pun jadi MiIRING.... Tobatlah, masih ada waktu sebelum ajal menjemput.
Sri Wid , Rabu, 06 Februari 2013
namanya jg komnas ham dll semuany corong barat ga .gerti duduk persoalan ...koar2 g jelas pdhal menkesnya jg dah klarifikasi..kl khitan yg dmaksud beda dgn FGM...
Gunawan , Kamis, 07 Februari 2013
hukum khitan perempuan itu untuk umat islam kalo memang dia umat islam patuhilah itu, kalo bukan ya jangan protes..

0 comments: