Indonesia Autopilot

Filed under: by: 3Mudilah


Ibarat seperti pesawat yang terbang tanpa pilot. Sebuah tajuk dalam diskusi: "Autopilot", di stasiun telivisi nasional beberapa waktu yang lalu, menggambarkan betapa Indonesia seperti pesawat tanpa pilot.

Pandangan-pandangan para penalis yang memberi penilaian terhadap pemerintahan SBY, yang begitu skeptis dan negatif. Sampai seorang panelis meminta SBY, segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Ini sebuah gambaran yang sangat sarkasme tentang republik ini. Di mana negara yang berpenduduk 240 juta ini, rakyat hidup seperti tanpa pemimpin, tanpa pemerintah, dan tanpa aturan. Rakyat hidup sendiri-sendiri, menghidupi diri mereka sendiri. Rakyat bertindak sendiri-sendiri. Ada pemimpin, ada pemerintahan, dan aturan negara, tetapi rakyat tidak merasakan semuanya itu.

Memang, memasuki periode kedua pemerintahan SBY, seperti kehilangan arah, ke mana hendak dituju, dan mau dibawa kemana republik ini? Indonesia sekarang, seperti pesawat tanpa pilot, dan menghadapi turbelensi (guncangan) yang begitu hebat,  dan mengakibatkan para penumpang di dalam pesawat itu menjadi panik. Sehingga, para penumpang nyaris tanpa harapan, dan menjadi putus asa.

Dua tokoh yang menjadi "pilot" pesawat Indonesia, yaitu SBY dan Boediono, keduanya tidak memiliki kemampuan "decisive" (keberanian mengambil keputusan yang tegas), terhadap semau masalah yang ada. Ini yang menjadi titik kelemahan dalam pemerintahan SBY-Boediono sekarang. Keduanya, SBY-Boediono, bertipe pemikir.

Berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya, ketika negara dipimpin SBY-JK, masih nampak berjalan efektif. Karena, JK pribadi yang sangat cepat mengambil keputusan, dan berlaku efesien. Tetapi, sekarang ini, pemerintahah dibawah SBY-Boediono, tidak terjadi seperti pada periode sebelumnya. Penuh ragu-ragu, saat menghahapi berbagai masalah, dan tidak cepat mengambil keputusan dan tindakan.

Periode pemerintahan kabinet kedua yang dipimpin SBY-Boediono sekarang, nampaknya periode yang sangat tidak efektif. Mubazir. Antara adanya pemerintahan dan tidak adanya pemerintahan sama saja.

Tahun kedua dalam pemerintahan SBY-Boediono ini, justru terjadi antiklimak, di mana adanya pemerintahan sekarang, tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Semua itu, mempunyai dampak terhadap integrasi nasional.

Pemerintahan SBY-Boediono semakin tidak efektif, ketika berlangsung kasus-kasus di daerah, yang mengarah kepada terjadinya ancaman desintegrasi nasional. Pemerintah hanya menggunakan aparat keamanan, tetapi tidak mampu menyelesaikan terhadap semua persoalan yang sekarang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Terutama konflik-konflik di daerah berkaitan dengan masalah tanah. Sekurang-kurang ada kasus-kasus sengketa tanah, yang jumlahnya lebih dari 1.000 kasus, yang akan meledak di seluruh wilayah Indonesia, dan tindakan polisi yang menggunakan kekerasan, dan tidak ada tindakan bersifat solutif yang  memadai terhadap mereka.

Menghadapi bencana yang sekarang ini berlangsung, tak dapat diabaikan sama sekali oleh  pemerintah. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim, dan kemudian menimbulkan bencana yang sangat luar biasa di seluruh wilayah di Indonesia.
Pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang ada. Di seluruh wilayah Indonesia hampir menghadapi banjir, tanah longsor, dan adanya gempa di beberapa daerah.

Tetapi, masalah besar yang menimpa pemerintahan SBY-Boediono, justeru terungkapnya di pengadilan Tipikor, saat Mindo Manulang dan Nazaruddin, yang menelanjangi tokoh-tokoh puncak di dalam Partai Demokrat, di mana mereka menerima uang dari para tersangka. Pernyataan para pesakitan di pengadilan Tipikor itu, sebenarnya sudah membuat pemerintahan Presiden SBY-Boediono, seharusnya sudah gulung tikar. Tidak layak lagi melanjutkan kepemimpinannya.
Apa yang diungkapkan oleh Mindo Manulang dan Nazaruddin itu sangat terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Keduanya menyebutkan jajaran elite Partai Demokrat makan uang dari hasil "pat-gulipat" dana APBN, yang digunakan membiayai proyek-proyek pemerintah. Kemudian, proyek-proyek pemerintah semuanya "dimaling" oleh Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, yang digelontorkan kepada para pemimpin Partai Demokrat.

Tetapi, tidak semua uang itu digunakan untuk dana partai, tetapi banyak yang digunakan memperkaya diri para pejabat partai. Betapa busuknya para pemimpin partai itu, mereka menggarong dana pemerintah, dan kemudian digunakan memperkaya diri mereka.

Partai Demokrat yang baru "seumur jagung " sudah mencetak prestasi sebagai partai paling korup, dan semuanya itu dapat dilihat dari fakta persidangan di Tipikor.

Bahkan yang membuat rakyat menjadi ciut harapannya, di mana pengakuan Nazaruddin, sebelum dia meninggalkan Indonesia, 23 Mei 2010, terlebih dahulu berkunjung ke Cikeas, dan bertemu dengan SBY. Inilah faktanya.

Meskipun, Presiden SBY lewat juru bicaranya Adrian Pasha mengklarasifikasi pertemuan Nazaruddin dan SBY, tidak ada kaitan dengan sejumlah kasus yang sekarang menjadi domain publik. Korupsi.

Persidangan kasus Nazaruddin ini, terkesan bertele-tele, dan tidak jelas juntrungannya, dan kemana arahnya.

Apakah sampai kepada sebuah langkah dari SBY, yang mempunyai "good will" politik membersihkan Partai Demokrat, yang sudah coreng moreng wajahnya? Atau membiarkan kasus itu, sampai rakyat menjadi lupa.

Indonesia benar-benar seperti : "Autopilot". Betapa nasibnya rakyat Indonesia. Ada negeri yang tanpa pemimpin. Meskipun, secara formal ada perangkat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur serta bupati dan walikota. Tapi, rakyat hidup sendiri-sendiri.  Wallahu'alam.

http://www.eramuslim.com/editorial/outo-pilot-indonesia.htm

0 comments: