Usman Hamid (KONTRAS): “Intelijen Harus Membuang Paradigma Rakyat Sebagai Musuh”

Filed under: by: 3Mudilah


Usman_Hamid-Arief_K
Tidak ada satu pun komponen bangsa yang menolak RUU Intelijen jika isinya menjamin terciptanya lembaga dan personil intelijen yang profesional, menjunjung tinggi demokrasi, mengedepankan prinsip HAM, menghormati pemerintahan sipil, sehingga tujuan dan arahnya sejalan dengan reformasi bidang pertahanan dan keamanan yang selama ini belum tersentuh.

Sayangnya, tujuan itu hanya terdapat pada konsideran (lembaran) awal RUU Intelijen. Batang tubuhnya merefleksikan ide kekuasaan intelijen yang agresif, karena memusatkan kekuasaan intelijen, termasuk kekuasaan hukum untuk kasus terorisme pada satu kontrol, yaitu BIN. Bahkan, BIN memperoleh wewenang khusus melakukan penyadapan tanpa ijin pengadilan, melakukan penangkapan untuk memeriksa orang selama 7x24 jam tanpa akses penasehat hukum dan keluarga.

“Ini semua menyimpang dari prinsip HAM, demokrasi, dan keadilan hukum,” tegas Ketua Badan Pengurus Kontras, Usman Hamid. Untuk mengetahui lebih detail tentang pro kontra RUU Intelijen ini, wartawan Sabili Dwi Hardianto mewawancarai penerus (alm) Munir Said Thalib yang dibunuh di atas pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan internasional menuju Denhaag, Belanda. Berikut petikannya:

Kenapa banyak komponen bangsa, menolak RUU Intelijen yang diajukan BIN pada Pemerintah dan DPR? 

Tak akan ada komponen bangsa, termasuk aktivis HAM yang menolak jika isi RUU ini memperkuat sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghormati kemanusiaan. Kita menolak bukan karena siapa yang mengajukan. Kritik atau penolakan harus didasarkan pada isinya. Kedua, karena pengalaman masa lalu. Tak usah ke Orba. Pada reformasi saja banyak penyimpangan intelijen tanpa koreksi memadai. Apakah BIN yang tak punya wewenang hukum seperti polisi, boleh menangkap Umar al–Farouk? Lalu menyerahkannya ke Amerika Serikat? Penangkapan jelas wewenang penegak hukum. BIN bukan penegak hukum. Karenanya, ketika BIN menangkap kemudian menyerahkan tersangka terorisme untuk dibawa ke Guantanamo Bay, apakah dibenarkan oleh hukum?

Bukankah wajar jika NKRI memiliki UU Intelijen karena belum memiliki UU tentang lembaga telik sandi ini?

Benar. Negara belum memiliki UU yang mengatur intelijen. Tapi tak berarti negara tak punya aturan. Juga tak berarti, peraturan per-UU-an yang ada tak bisa mengikat intelijen. Konsep negara berdaulat juga tak langsung berhubungan dengan ada atau tidaknya UU Intelijen. Saya sering katakan, UU Intelijen jelas diperlukan. Persoalannya, substansi RUU Intelijen yang sekarang di DPR atau pemerintah itu isinya baik atau tidak untuk negara, bangsa dan rakyat? Apakah dengan memberikan wewenang khusus untuk menangkap, menahan, menyadap dan seterusnya, badan intelijen menjadi lebih efektif? Apa bisa dikendalikan oleh unsur negara lainnya?

Ada aturannya tapi kenapa lembaga intelijen berjalan sendiri-sendiri?

Aturan yang ada tak sungguh-sungguh dijalankan. Termasuk, evaluasi sebagai bukti kegagalan atau keberhasilannya. Pengaturan intelijen setidaknya tertulis dalam dua Keputusan Presiden. Pertama, Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Pasal 34 menyatakan, BIN punya tugas melaksanakan tugas pemerintahan bidang intelijen sesuai perundangan yang berlaku. Keppres ini diperkuat Inpres No 5 Tahun 2002 yang mengatur Mekanisme Koordinasi Intelijen Nasional yang dilakukan BIN. Inpres ini menugaskan BIN mewujudkan keutuhan, keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen dalam satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia.

Sayangnya, koordinasi tak berjalan, masing-masing lembaga intelijen bersaing di lapangan. Kuncinya pada keterpaduan gerak yang cepat dan tepat. Seandainya BIN atau kepala BIN diterima oleh semua dinas intelijen, keluhan tidak ada, koordinasi bisa efektif. Tak perlu teriak perlu payung hukum ini dan itu, lalu ngatur-atur lembaga lain. Akhirnya tak didengar apalagi dipatuhi. Solusinya, kepala BIN harus keluar dari kabinet, sebab jika masuk struktur kabinet ia mengikuti kepentingan penguasa dan politik sesaat. Yang dibutuhkan, intelijen yang mengabdi pada politik negara dan bangsa, bukan penguasa. Karenanya, intelijen harus netral, non-partisan, dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Jika tujuan RUU Intelijen menjamin terciptanya intelijen yang profesional, menjunjung demokrasi, mengedepankan HAM, dan menghormati pemerintahan sipil, bukankah sesuai dengan reformasi?

Jika arahnya begitu semua akan menerima, tak ada pro kontra. Sayangnya, tujuan itu hanya dituangkan dalam konsideran (lembaran) awal naskah RUU Intelijen. Penjabaran batang tubuhnya merefleksikan ide kekuasaan intelijen yang agresif. RUU ini hendak memusatkan kekuasaan intelijen, termasuk kekuasaan hukum untuk kasus terorisme pada satu kontrol, yaitu BIN. Demokrasi yang benar mensyaratkan adanya sistem pengawasan dan koreksi. Sayangnya, RUU ini hanya mengatur sekilas tentang pengawasan DPR. Padahal, di sejumlah negara pengawasan bukan hanya dari legislatif, tapi berlapis dari eksekutif, yudikatif, dan badan independen, termasuk sistem penanganan keluhan masyarakat jika ada masalah.
RUU ini belum merumuskan secara jelas dan terstruktur antara intelijen dalam negeri, luar negeri, hukum, pertahanan, atau tempur. Sebaliknya, wewenang menyadap dirumuskan dengan klausul tak perlu ijin pengadilan. Wewenang memeriksa orang dilakukan selama 7x24 jam tanpa akses penasehat hukum dan keluarga. Ini semua menyimpang dari HAM, demokrasi, dan keadilan hukum. Intelijen agresif tanpa kontrol hukum adalah intelijen hitam yang diberlakukan rejim militer Amerika Latin pada 1970-an dan 1980-an, atau rejim totaliter Komunis di Eropa Timur, atau model intelijen rejim militer Orba.

Ada argumen, intelijen diperlukan untuk pencegahan dini terhadap situasi yang mengancam kepentingan nasional?

Argumen itu benar. Tapi perlu lebih matang dalam merumuskan yang dimaksud dengan kepentingan nasional? Definisinya apa? Apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan dan/atau stabilitasi nasional? Jangan sampai membuka bermacam tafsir. Orba menafsirkan kelompok kritis, seperti serikat buruh, petani, miskin kota, aktivis HAM, demokrasi, dan keagamaan sebagai kelompok yang mengancam kepentingan nasional, stabilitas nasional dll. Istilah “merugikan”, “menguntungkan”, termasuk “kepentingan dan/atau “stabilitas nasional” pada RUU ini, sebaiknya diganti dengan “melindungi keamanan nasional” yang bermakna keselamatan negara dan bangsa, termasuk setiap manusia di dalamnya. Ukuran dari ancaman terhadap keamanan nasional adalah tindakan permusuhan dengan kekerasan dari musuh terhadap negara, tindakan kekerasan yang mengarah konflik primordial, penggunaan kekerasan untuk mendorong perubahan politik.
Ancaman itu tak bisa ditangani oleh BIN saja. Selain itu, karakteristik intelijen bukan penindakan, tapi mencegah sedini mungkin. Pencegahan dini bertumpu pada produk dari rangkaian kegiatan intelijen yang dikelola dengan Sistem Peringatan Dini dan Sistem Analisa Informasi Strategis Bidang Keamanan Nasional. Bentuknya, pengumpulan, mengolah dan menilai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber Ancaman Keamanan Nasional. Sistem peringatan dini bukan berupa informasi bahwa si A harus ditangkap, si B harus diinterogasi 7x24 jam. Sistem ini hanya mengolah informasi strategis. Misalnya, ada informasi tentang motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan, dan kelebagaan organisasi terorisme atau rencana invasi asing yang diperoleh dari sumber-sumber Ancaman Keamanan Nasional.

Ada pendapat, meski intelijen dibatasi UU tidak menjamin terciptanya intelijen yang profesional dan selaras dengan reformasi?

Tak sesederhana itu. Jika menggunakan logika itu, saya bisa mengatakan, “Dibatasi dengan UU saja tidak ada jaminan, apalagi jika tak diatur UU”. Dengan UU, apa yang boleh dan tak boleh dilakukan intelijen menjadi jelas. Masyarakat memerlukan batasan itu. Sehingga tak khawatir ada operasi intelijen seperti era Orba, atau warga digunakan penguasa untuk menghadapi lawan politiknya. Orang tak perlu takut bahwa kritik terhadap kekuasaan dianggap melawan negara, stabilitas nasional, dan pembangunan. Dari kampus sampai masjid, semua takut bicara, parahnya saling curiga. Di tengah situasi ini, kontra intelijen Orba mengembangkan disinformasi, memecah belah masyarakat. Yang tetap kritis, dicap sebagai blackmail, disadap, diculik dan dihilangkan.

Yang juga berhak trauma atas kebijakan intelijen adalah umat dan lembaga Islam yang jadi target sepanjang Orba. Jika RUU disahkan akan terulang lagi?

Pada 1980-an, kelompok Islam menjadi target kekerasan penguasa dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 atau Talangsari-Lampung pada 1989. Korbannya ratusan, puluhan tewas, lumpuh karena disiksa, atau kehilangan keluarga tanpa kejelasan. Itu baru satu bentuk. Baca laporan Richard Tanter, akademisi yang meneliti intelijen dan persoalannya. Inisiatif kultural di NU, Muhammadiyah, dan lainnya juga dikekang. Pengajian disensor, dibatalkan, atau diprovokasi untuk berbuat kekerasan kemudian diberangus. Cara lain, infiltrasi (penyusupan) untuk membungkam Islam politik (struktural) yang menggunakan partai untuk berjuang. Ini terjadi berulang kali pada PPP (Partai Ka’bah). Sampai akhir 1970-an ayah saya aktif di partai ini, tapi belakangan almarhum banyak kecewa.

Benar bahwa masyarakat Islam menjadi salah satu yang trauma. Tapi cara pandang ini merupakan warisan produk kontra intelijen Orba, sehingga kita selalu berpikir terkotak-kotak. Saat itu, siapapun yang kritis pasti menjadi target operasi intelijen, mau kiri atau kanan. Apakah ini akan terulang? Kenyataannya sudah terulang. Lihat pengintaian intelijen terhadap basis Islam seperti pesantren, atau penangkapan aktivis Islam yang tak diikuti bukti cukup, hanya karena ia mengenakan atribut keislaman. Kontras mencatat, keseluruhan kasus salah tangkap aktivis (termasuk aktivis Islam) dari 2004 sampai 2009 mencapai 36 kasus di berbagai propinsi. Intinya, selama belum ada koreksi bahwa represi akibat kebijakan dan perilaku intelijen di masa lalu adalah salah dan diproses hukum, potensi untuk berulang akan selalu ada.

Pandangan Anda tentang wacana RUU Intelijen kaitannya dengan Isu Terorisme yang “dikambuhkan lagi” di negeri ini?

Sejarah mencatat, terorisme lebih banyak muncul dari negara. Ada istilah dalam politik global yaitu state-sponsored terrorism. Berbagai bentuk terorisme, sabotase, pengeboman, hingga pembunuhan dengan cara clandestine, dilakukan unsur-unsur kekuasaan negara terhadap rakyat di negerinya sendiri. Contoh di Indonesia adalah kasus Munir. Kasus ini masuk kategori terorisme, pembunuhan di atas penerbangan internasional. Parahnya, pengangkatan Pollycarpus sebagai staf keamanan penerbangan dilakukan oleh direksi Garuda setelah mendapat surat permintaan dari BIN pada Juli 2004. Dalam surat itu, di atas kertas BIN menyatakan bermaksud menangkal ancaman bahaya terorisme dan perlu kerjasama lintas sektoral dalam bentuk pengamanan internal. Baca literatur seputar ini, atau laporan terbaru Kalliofi Kaofa, pelapor khusus PBB.

Belakangan banyak kalangan melihat, terorisme muncul dari kelompok non negara. Mereka disebut sebagai jaringan Islam internasional atau murni produk akhir dari proyek radikalisme si pelaku atas nama agama. Ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor, seperti reaksi terhadap ketidakadilan global, jalan pintas karena frustasi sosial domestik, motif ekonomi jangka pendek sampai pertarungan politik dan kekuasaan. Meski ada kelompok non negara sebagai aktor terorisme, tapi tanggungjawab dan kewajiban menghentikan ada pada negara. Jika negara tak bisa menuntaskan, apalagi terkesan mereproduksi ketakutan seputar terorisme, lalu menangkap teroris hanya pada momen tertentu, jangan harap ada hasil yang kita harapkan. Ini terjadi karena aparat  negara seringkali menjadi bagian dari masalah atau terlibat jauh dalam beragam kemungkinan modus dan motif dari terorisme itu sendiri.

Jadi ada hubungan antara RUU Intelijen dengan munculnya lagi isu terorisme?

Jelas ada hubungannya. Tapi bukan dalam pengertian bahwa karena negara tidak memiliki UU Intelijen maka terorisme tak bisa dibasmi dan seterusnya. UU Intelijen yang benar, diharapkan dapat menata Sistem Keamanan Nasional yang bebas dari ancaman terorisme. Sebenarnya, mereka mau mengatakan, “karena intelijen tidak boleh menangkap maka terorisme tidak bisa dibasmi”. Pejabat intelijen yang bicara seperti ini menunjukkan, ia tak punya kemampuan mengelola lembaganya untuk bekerjasama dengan institusi negara yang lain seperti kepolisian, peradilan, sistem kontrol imigrasi dan KTP. Indonesia ini aneh, setiap ke mall atau hotel diperiksa ketat, tapi membuat KTP dan pasport palsu, ganda, atau asli tapi palsu sangat mudah. Jadi, penanganan terorisme tidak hanya ditentukan oleh sektor keamanan, apalagi intelijen, apalagi BIN, tapi apakah kita juga bisa memberantas korupsi di berbagai sektor. Ini semua harus dilakukan dengan keutuhan dan keterpaduan lintas dinas intelijen, penegak hukum seperti kepolisian sampai unit intelijen finansial seperti PPATK (Pusat Penelitian dan Analisa Keuangan). Selain itu, harus dijaga keseimbangan akumulasi kekuasaan pada salah satunya.

Operasi intelijen cenderung menghancurkan demokrasi dan HAM. AS sekalipun mengalaminya. Kenapa?

Jangan contoh AS. Di berbagai forum internasional yang dihadiri aktivis HAM dunia, AS selalu mendapat kecaman. LSM yang protes terhadap perang melawan terorisme juga banyak dari AS sendiri. Bukan sekadar protes berteriak, tapi melakukan penelitian mendalam dan membuktikan bahwa penyimpangan AS dalam perang melawan terorisme hampir tak terbantahkan. Hampir semua lapisan masyarakat AS juga turun ke jalan menentang serangan ke Afghanistan dan Irak. Media massa AS juga terdepan dalam membuka perlakuan brutal dan melanggar HAM di penjara Abu Ghraib. Forum internasional juga sama, aksi militer AS ke Afghanistan dan Iraq ditolak PBB, dinyatakan illegal dan banyak pelanggaran HAM yang fatal. Bahkan, pengadilan terhadap Saddam Husein dinilai tak pantas, karena mengesampingkan prinsip dasar HAM, misalnya the right to fair trial bagi Saddam Hussein. Tapi di Indonesia aneh. Hampir tiap hari pejabat, termasuk pejabat intelijen mengkritik atau mencibir AS, tapi perilakunya justru meniru AS dan berfantasi menjadi CIA.

Kenapa operasi intelijen cenderung bertabrakan dengan demokrasi dan HAM? Salah satunya karena metode kerja intelijen itu rahasia. Misalnya dalam memperoleh informasi, muncul pertanyaan apakah sumber informasi itu tertutup atau terbuka? Jika tertutup, berarti diperoleh dari jalan masuk ke ranah privasi, seperti penyadapan telepon, surat, email hingga faksimili. Pada era perang dingin, ada banyak kasus operasi intelijen suatu negara untuk melenyapkan pemimpin atau tokoh berpengaruh di negara lain. Ini praktik yang problematik, dari sisi doktrin kepentingan nasional termasuk doktrin keamanan nasional kerap dibenarkan dengan alasan karena ditujukan pada musuh asing yang nyata-nyata mengancam kedaulatan negara yang melakukan operasi. Tapi dalam sudut pandang hak asasi manusia, menjadi sangat problematik.

Adakah metoda untuk menciptakan lembaga intelijen yang searah dengan prinsip demokrasi dan HAM?

Ada. Salah satunya differensiasi. Maksudnya, berbagai dinas intelijen yang dimiliki negara diarahkan secara spesifik untuk mengatasi ancaman yang ditangani secara tertentu oleh dinas intelijen yang berbeda. Ancaman dalam dan luar negeri ditangani dengan metode berbeda. Sistem ini memudahkan penanganan dan konsentrasi dari suatu masalah sesuai bidang keahlian intelijen masing-masing dan memudahkan pengawasan. Pada sistem demokrasi, diperlukan metoda yang mereduksi potensi korupsi dalam kekuasaan, termasuk intelijen seperti kasus pencetakan uang palsu di kantor BIN Jl Madiun. Dalam HAM, membunuh warga negara sendiri seperti kasus Munir jelas penyalahgunaan kekuasaan. Yang sangat diperlukan adalah differensiasi dan pengawasan berlapis di internal intelijen, eksekutif sebagai pengguna produk intelijen, legislatif dengan kontrol politik dan anggaran, pengawasan publik seperti media massa.

Ada negara yang telah menerapkannya?

Barangkali India atau Afrika Selatan. Di kedua negara itu badan intelijen mengalami “differensiasi”. Di Afsel, ada komite khusus yang dibentuk untuk mengkordinasikan seluruh dinas intelijen (National Intelligence Coordinating Committee).  Mahkamah Konstitusi Afsel juga dikenal sangat progresif, sehingga setiap kali ada potensi atau praktik penyimpangan konstitusi oleh badan kekuasaan negara, termasuk militer dan intelijen, dapat diantisipasi. Sementara di India, dibentuk Komite Bersama Intelijen, Joint Inteligence Committee (JIC) yang mengkoordinasikan intelijen luar negeri, domestik dan militer.

Apakah Indonesia bisa mengadopsi?

Sangat bisa, tapi sebelum mengadopsi ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada perubahan paradigma di seluruh lapisan intelijen. Paradigma yang mempersepsikan ancaman dari dalam negeri, dari rakyat sendiri harus dibuang. Telinga, mata, dan hidung intelijen harus membuka ke luar menghadapi percaturan global yang kian kompleks. Kedua, perlu keberanian pemegang otoritas politik untuk membersihkan orang-orang intelijen yang terlibat kejahatan. Ibarat duri dalam daging, harus dicabut duri yang menusuk daging badan intelijen, seperti yang terlibat dalam kasus Munir Said Thalib. Mencabut duri memang sakit. Tapi setelah berlalu, kesembuhan datang. Intelijen sehat, bersih dari virus dan infeksi. Jika duri dibiarkan dalam intelijen kita, duri itu akan merusak sendi-sendi negara. Apakah ini yang dikehendaki? Tentu saja tidak, karenanya kita harus menuntut pembersihan ini.

Data Pribadi: 

Nama           : Usman Hamid
Tgl lahir       : Jakarta, 6 Mei 1976
Pendidikan    : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, SMA Negeri 33 Jakarta, SMP Negeri 82 Jakarta, SD Negeri 09 Jakarta, Madrasah Ibtidaiyah Ar-Ridha dan Yayasan Amal
                       Kebajikan Arief Rahman Jakarta.
Organisasi    : Ketua Badan Pengurus Kontras, Penasehat Ahli International Center for Transitional Justice (ICTJ).
Istri              : Veronica
Putra            : Syahrazad Alkemi Wisanggeni Hamid

http://sabili.co.id/wawancara/usman-hamid-kontras-intelijen-harus-membuang-paradigma-rakyat-sebagai-musuh

0 comments: