Bagaimana Mensikapi Penguasa Zalim dan Fasik?

Filed under: by: 3Mudilah

Di dunia Arab dan Afrika Utara terjadi perubahan politik yang luas, dan turunnya para otokrat dan diktator, yang sudah memerintah puluhan tahun. Perubahan yang terjadi di dunia Arab dan Afrika Utara, akibat tekanan rakyat, yang kemudian disebut sebagai ‘Revolusi’ atau ‘Tsauroh’.

Mula-mula Presiden Tunisia, Zine El Abidin Ben Ali, yang sudah berkuasa selama 23 tahun, kemudian menyusul Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang sudah berkuasa selama 32 tahun.

Sekarang hari-hari akhir bagi para penguasa lainnya, seperti pemimin Libya Gadhafi yang berkuasa selama 42 tahun, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa selama 40 tahun, Presiden Aljazair Abdel Aziz Bouteflika, Raja Maroko, Hassan IV, Presiden Sudan Omar Hasan el-Bashir, Raja Saudi Abdullah, Raja Jordania Abdullah, dan sejumlah Raja di kawasan Teluk, sekarang menghadapi tuntutan perubahan.

Umumnya, para Raja dan Presiden di dunia Arab dan Afrika Utara, bertindak lalim, sebagai otokrat, diktator, despotis, yang sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, berbuat zalim, dan sangat korup. Sebagai contoh, Zine El Abidin, selama berkuasa 23 tahun, membawa lari uang Rp 60 triliun, dan isterinya membawa 1,5 ton emas. Mubarak memiliki kekayaan Rp 700 triliun, menurut The Guardian.

Para Raja dan Presiden di dunia Arab dan Afrika Utara, adalah para sekutu utama Barat (AS) dan Israel, serta menjadi kroninya, yang selalu membela kepentingan mereka. Seperti sudah ditunjukkan oleh El Abidin yang ikut membantai pejuang Palestina, saat mereka mengungsi ke Tunis. Mubarak menjadi alat AS dan Israel, menghancurkan Hamas dan rakyat Palestina.

Terhadap rakyatnya mereka menangkap, menahan, menyiksa, dan kemudian membunuh. Negara-negara Arab dan Afrika Utara itu, selain berbuat zalim, membiarkan rakyatnya menjadi miskin, sementara kekayaan yang dimiliki negara, diberikan kepada  para ‘Pelindungnya’, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang jelas-jelas memusuhi umat Islam.

Tetapi,dikalangan umat Islam terdapat khilaf, diantaranya ada yang mengatakan, melarang menurunkan atau menjatuhkan para penguasa muslim. Kaum muslimin hanya berhak menasehati mereka. Tidak berhak untukmenurunkan atau menjatuhkan. Ini pendapat dan pandangan kaum Murji'ah.

Hal ini, seperti pernah diungkapkan seorang ulama terkemuka di Idonesia, di dalam sebuah dialog di TV swasta, yang mengharamkan menjatuhkan pemimpin muslim, yang masih shalat. Padahal, mereka telah berbuat zallim dan fasik sekalipun. Mereka yang menjatuhkan penguasa muslim itu dianggap sebagai 'bughot' (pemberontak).

Kemudian, bagaimana dengan phenomena di dunia Arab, saat sekarang ini dari berbagai kalangan dann elemen, yang ramai-ramai menurunkan para Raja dan Presiden mereka, melalui gerakan yang mereka sebut sebagai ‘Revolusi’ atau ‘Tsauroh’ itu?

Dari Umar Ibn Khattab ra bahwa Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam, bersabda, “Manusia yang akan mendapat kedudukan paling utama di sisi Allah di hari Kiamat, ialah kepala negara yang adil dan mengandung perasaan belas kasihan. Dan yang sejahat-jahat hamba Allah dan mendapat kedudukan paling buruk di sisi Allah di hari Kiamat ialah kepala negara yang berbuat semau-maunya dan sombong lagi boros”. (HR Ath-Thabrani).

http://www.eramuslim.com/suara-kita/dialog/bagaimana-mensikapi-penguasa-zalim-dan-fasik.htm

nobody — Senin, 28/02/2011 09:02 WIB

Yang namanya jabatan memang seringkali membuat orang lupa diri. Dan seringkali pula orang yang lupa diri tadi dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh Gembong Iblis dan anteknya (FreeMason, Zionis, dll) untuk melaksanakan proyek yang menjadi tujuan mereka (pemurtadan umat lewat pemiskinan, propaganda media, pendidikan, gayahidup, hiburan, dll).

Cara yang efektif untuk menghadapi penguasa yang dzalim dan fasik adalah dengan dakwah.
Namun, apabila mereka masih tetap bersikeras mempertahankan kesesatannya, maka solusi yang paling efektif adalah dengan jihad.

Dakwah dan jihad, selain bermanfaat bagi penguasa, juga bermanfaat bagi rakyat.

imam — Senin, 28/02/2011 10:38 WIB

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam Shahihnya, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan ada para pemimpin/penguasa setelahku yang mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku dan menjalankan sunnah namun bukan sunnahku. Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang memiliki hati laksana hati syaitan yang bersemayam di dalam raga manusia.” Maka Hudzaifah pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika aku menjumpainya?” Beliau menjawab, “Kamu harus tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu, walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu diambil. Tetaplah mendengar dan taat.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Imarah)

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mensyari’atkan bagi umatnya kewajiban mengingkari kemungkaran yang dengan tindakan pengingkaran itu diharapkan tercapai suatu perkara ma’ruf/kebaikan yang dicintai oleh Allah dan rasul-Nya. Apabila suatu bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran justru menimbulkan perkara yang lebih mungkar dan lebih dibenci oleh Allah dan rasul-Nya maka tidak boleh melakukan tindak pengingkaran terhadapnya, meskipun Allah dan rasul-Nya memang membencinya dan murka kepada pelakunya. Contohnya adalah mengingkari penguasa dan pemimpin dengan cara melakukan pemberontakan kepada mereka. Sesungguhnya hal itu merupakan sumber segala keburukan dan terjadinya fitnah hingga akhir masa.

Barangsiapa yang memperhatikan musibah yang menimpa umat Islam berupa fitnah yang besar maupun yang kecil maka dia akan bisa melihat bahwasanya hal itu timbul akibat menyia-nyiakan prinsip ini dan karena ketidaksabaran dalam menghadapi kemungkaran sehingga orang pun nekat untuk menuntut dilenyapkannya hal itu, namun yang terjadi justru memunculkan musibah yang lebih besar daripada -kemungkaran- itu.” (I’lam al-Muwaqqi’in [3/4], dinukil dari ta’liq Syaikh Ruslan dalam kitab al-Amru bil Ma’ruf wa an-Nahyu ‘anil Munkar, hal. 25 berupa file pdf)

syawaril.nuris — Senin, 28/02/2011 10:50 WIB

Berjatuhannya kedudukan raja-raja adalah sebagai bukti bahwa Allah tidak membiarkan manusia berbuat zalim dibumi milikNya. Allah menghancurkan orang zalim bisa melalui manusia dengan membuang rasa takut yg selama ini tertanam dalam hati, ada dengan mengirim burung ababilm, ada dengan menghembuskan angin diserati batu, membalikan bumi.

Namun demikian manusia selalu lupa dengan pengajaran Allah bahwa Allah tidak pernah membiarkan manusia berbuat zalim dimuka bumi milikNya. Orang zalim diazab Allah dengan menanamkan rasa takut kehilangan kedudukan dan kekayaan dan mereka meyakini bahwa tentara dan senjata akan mampu melindungi mereka dari azab Alah.

Dalam kisah Fir'aun, Allah mengatakan akan kami perlihatkan apa yang ditakutkanNya dari bani israel. Fir'aun takut kehilangan kedudukan dan kemewahan kemudian berbuat zalim dan Allah tenggelamkan dilaut. Tidak ada satu perbuatan manusia dimuka bumi ini yang tidak diberikan pembalasan didunia dan diakhirat disempurnakan. Kejadian ini pengulangan sejarah dan apa yang dicontohkan Allah dalam al-qur'an pelajaran bahwa kezaliman akan berakhir dengan tragis karena hukuman Allah.

Orang mukmin selalu memohon kepada Allah atas kezaliman yang diperbuat dan bukan bangga dengan kezaliman yang dilakukan, sebaliknya orang kafir bangga dengan kezaliman yang dilakukan dan baru tersentak saat hukuman Allah datang. Mari kita ambil sebagai pelajaran apapun pososi kita bahwa janji Allah pasti ditepati dimana kezaliman akan berakhir denga tragis sebagai hukuman Allah. Rabbi zidni ilm

Jundullah — Senin, 28/02/2011 14:15 WIB

Rujukan kita terhadap suatu Pemerintahan apakah itu pemerintahan yg HAQ ato BATHIL baca aja Al Qur'anul Karim surat An Nisa:59,

"Hai orang2 yg beriman ta'atilah Alloh, ta'atilah Rosulullah(Muhammad) dan Ulil Amri Minkum diantara kalian, andaikata ada perselisihan diantara kalian kembalikanlah kepada Alloh(Al Qur'an) dan Rosul(As Sunnah) jika kamu BERIMAN kepada Alloh dan Hari Akhir, itu lebih utama buat kalian dan hasilnya akan lebih baik.

Nah pemerintahan sekarang berpedoman kepadaNYA ato kepada selainNYA. Kalo melenceng yah jelas kita patut berlepas diri(berpahala) mendukung(dosa).Pilihan ada dihati kita Islam gak memaksa yg jelas Alloh dan RosulNYA sudah memberi petunjuk yg lurus. Wassalam

SALAFY BIN WAHABY TOBAT — Selasa, 01/03/2011 11:36 WIB

Mereka yang mengatakan bahwa menasehati penguasa di tempat umum itu haram karena membuka aib.

Dalil :

Bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : “Janganlah kalian mencela pemimpin kalian dan janganlah kalian mendengki mereka, janganlah kalian membenci mereka, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah karena urusan ini sudah dekat.” (HR. Ibnu Abi Ashim dan dishahihkan Al Albani)

“Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi maka barangsiapa yang menghinakan penguasa maka Allah akan menghinakannya, barangsiapa yang memuliakan penguasa maka Allah akan memuliakannya.” (HR. Ibnu Abi Ashim, Ahmad, At Thayalisi, At Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

“Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa maka janganlah melakukannya dengan terang-terangan di hadapan umum. Akan tetapi dengan cara mengambil tangan penguasa tersebut dan menyendiri. Jika ia menerimanya maka inilah yang diharapkan, jika tidak menerimanya maka ia telah melakukan kewajibannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Abi Ashim, Al Hakim, dan Baihaqi. Dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

“Aku mendatangi Usamah bin Zaid radliyallahu 'anhu dan aku katakan : “Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan untuk menegakkan hukum had atas Al Walid?” Maka Usamah berkata : “Apakah kamu mengira aku tidak menasihatinya kecuali harus dihadapanmu? Demi Allah sungguh aku telah menasihatinya secara sembunyi-sembunyi antara aku dan ia saja. Dan aku tidak ingin membuka pintu kejelekan dan aku bukanlah orang yang pertama kali membukanya.” (Atsar yang shahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Hadist-hadist diatas tidak tepat jika ditujukan untuk melarang aktivitas mengoreksi penguasa yang telah berlaku zalim terhadap rakyatnya. Hadist tersebut baru tepat digunakan jika aktvitas kemaksiatan itu bersifat individu yang tidak ada dampak terhadap kemaslahatan atau kemudharatan kepada masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh para aktivis Islam bukanlah dalam rangka membongkar aib penguasa, namun adalah menasehati para penguasa agar kembali ke jalan yang benar.

Nasehat adalah hak setiap orang, mulai dari rakyat jelata hingga para penguasa. Artinya, mereka mempunyai hak untuk dinasehati, dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi setiap orang Mukallaf, tatkala menyaksikan kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain; baik pelakunya penguasa maupun rakyat jelata. Inilah yang dinyatakan dalam hadits Nabi:

“Agama adalah nasehat, untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim, dan orang-orang awam.” (H.r. al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, nasehat sebagai upaya mengubah perilaku munkar atau zalim orang lain —baik penguasa maupun rakyat jelata— sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konteks dakwah bi al-lisan (melalui lisan maupun tulisan), sebagaimana sabda Nabi:

“Siapa saja yang menyaksikan kemunkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya.” (H.r. Muslim)

Inilah yang dilakukan oleh para ulama Salaf as-Shalih terdahulu, seperti Abdullah bin Yahya an-Nawawi kepada Sultan Badruddin. Dalam Tahdzib al-Asma’, karya Abu Yahya Muhyiddin bin Hazzam disebutkan, tatkala Abdullah bin Yahya an-Nawawi mengirim surat kepada Sultan Badruddin, dan baginda menjawab suratnya dengan marah dan nada ancaman, ulama’ ini pun menulis surat kembali kepada baginda, “Bagiku, ancaman itu tidak akan mengancam diriku sedikitpun. Akupun tidak akan mempedulikan-nya, dan upaya tersebut tidak akan menghalangiku untuk mena-sehati Sultan. Karena saya berkeyakinan, bahwa ini adalah ke-wajibanku dan orang lain, selain aku. Adapun apa yang menjadi konsekuensi dari kewajiban ini merupakan kebaikan dan tambahan kebajikan.” (H.r. al-Bukhari dan Muslim, Shahihayn, hadits no. 4520 dan 4976.)

Adapun jenis kemunkaran yang hendak diubah, dilihat dari aspek bagaimana pelakunya melakukan kemunkaran tersebut dapat diklasifi-kasikan menjadi dua:
Pertama, kemunkaran yang dilakukansecara diam-diam, rahasia dan pelakunya berusaha merahasiakannya;

Kedua, kemunkaran yang dilakukansecara terbuka, demonstratif dan pelakunya tidak berusaha untuk merahasiakannya, justru sebaliknya.

Jenis kemunkaran yang pertama, dan bagaimana cara mengubah kemunkaran tersebut dari pelakunya, tentu berbeda dengan kemunkaran yang kedua. Orang yang tahu perkara tersebut hendaknya menasehatinya secara diam-diam, dan kemunkaran yang dilakukannya pun tidak boleh dibongkar di depan umum. Aktivitas seperti inilah yang baru bisa dikenakan dengan dalil-dalil yang melarang untuk menasehati penguasa ditempat umum.

Berbeda dengan jenis kemunkaran yang kedua, yaitu kemunkaran yang dilakukan secara terbuka, dan terang-terangan. Dalam kasus seperti ini, pelaku kemunkaran tersebut sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri dengan kemunkaran yang dilakukannya. Untuk menyikapi jenis kemunkaran yang kedua ini, sikap orang Muslim terhadapnya dapat dipilah menjadi dua:

1- Jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut pengaruhnya terbatas pada individu pelakunya, dan tidak mempengaruhi publik, maka kemaksiatan atau kemunkaran seperti ini tidak boleh dibahas atau dijadikan perbincangan. Tujuannya agar kemunkaran tersebut tidak merusak pikiran dan perasaan kaum Muslim, dan untuk menjaga lisan mereka dari perkara yang sia-sia. Kecuali, jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut diungkapkan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya orang fasik yang melakukan kemaksiatan tersebut. Maka, pengungkapan seperti ini boleh.

2- Jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut pengaruhnya tidak terbatas pada individu pelakunya, sebaliknya telah mempengaruhi publik, misalnya seperti kemunkaran yang dilakukan oleh sebuah institusi, baik negara, organisasi, kelompok atau komunitas tertentu, maka kemaksiatan atau kemunkaran seperti ini justru wajib dibongkar dan diungkapkan kepada publik agar mereka mengetahui bahayanya untuk dijauhi dan ditinggalkan supaya mereka terhindar dari bahaya tersebut. Inilah yang biasanya disebut kasyf al-khuthath wa al-mu’amarah (membongkar rancangan dan konspirasi jahat) atau kasyf al-munkarat (membongkar kemunkaran).

Ini didasarkan pada sebuah hadits Zaid bin al-Arqam yang menga-takan, “Ketika aku dalam suatu peperangan, aku mendengar Abdullah bin ‘Ubay bin Salul berkata: ‘Janganlah kalian membelanjakan (harta kali an) kepada orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, agar mereka meninggal-kannya. Kalau kita nanti sudah kembali ke Madinah, pasti orang yang lebih mulia di antara kita akan mengusir yang lebih hina. Aku pun menceritakannya kepada pamanku atau ‘Umar, lalu beliau menceritakan-nya kepada Nabi saw. Beliau saw. pun memanggilku, dan aku pun menceritakannya kepada beliau.”(Ibn Hazzam, Tahdzib al-Asma’, Dar al-Fikr, Beirut, cet. Pertama, 1996, juz I, hal. 22.)

Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, dan diketahui oleh Zaid bin al-Arqam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw. adalah kemunkaran (kemaksiatan) yang membahayakan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim, bukan hanya diri pelakunya. Abdullah bin Ubay sendiri ketika ditanya, dia mengelak tindakannya, yang berarti masuk kategori perbuatan yang ingin dirahasiakan oleh pelakunya, tetapi tindakan Zaid bin al-Arqam yang membongkar ihwal dan rahasia Abdullah bin Ubay tersebut ternyata dibenarkan oleh Nabi. Padahal, seharusnya tindakan memata-matai dan membongkar rahasia orang lain hukum asalnya tidak boleh. Perubahan status dari larangan menjadi boleh ini menjadi indikasi, bahwa hukum membeberkan dan membongkar rahasia seperti ini wajib, karena dampak bahayanya bersifat umum. (Hizbut Tahrir, Min Muqawwimat an-Nafsiyah al-Islamiyyah, Dar al-Ummah, Beirut, cet. Pertama, 2004, hal. 112-113).

Karena itu, tindakan mengkritik kebijakan zalim atau munkar yang dilakukan oleh penguasa, baik secara langsung ketika berada di hadapan-nya maupun tidak langsung, misalnya melalui tulisan, demonstrasi atau masirah, bukan saja boleh secara syar’i tetapi wajib. (Meski sebagai cara (uslub) menyampaikan pendapat, tulisan, demonstrasi atau ma-sirah tersebut statusnya tetap mubah, dan tidak berubah menjadi wajib. Yang wajib adalah menyampaikan nasehat dan kritik terhadap kebijakan zalim atau munkar yang dilakukan oleh penguasa)

Kewajiban ini bahkan pahalanya dinyatakan sebanding dengan pahala penghulu syuhada’, yaitu Hamzah bin Abdul Muthallib, seperti dalam hadits Nabi:

سَيِّدُالشُّهَدَاءِحَمْزَة
ُبْنُعَبْدِالمُطَلِّبِوَرَجُلٌقَالَإِلَىإِمَامٍجَائِرٍفَأَمَرَهُوَنَهَاهُفَقَتَلَهُ

“Penghulu syuhada’ adalah Hamzah bin Abdul Muthallib, dan orang yang berkata di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkannya (pada kemakrufan) dan melarangnya (terhadap kemunkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya.” (H.r. al-Hakim)

Adapun pernyataan ‘Irbadh bin Ghanam yang menyatakan, “Siapa saja yang hendak menasehati seorang penguasa, maka dia tidak boleh mengemuka-kannya secara terbuka, tetapi hendaknya menarik tangannya dan menyendiri. Jika dia menerimanya, maka itu kebaikan baginya, dan jika tidak, pada dasarnya dia telah menunaikannya.” 5 pada dasarnya tidak menunjukkan adanya larangan mengkritik atau menasehati penguasa di depan publik, tetapi hanya menjelaskan salah satu cara (uslub) saja.

Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa menasehati penguasa atau mengkritik kebijakan penguasa yang zalim, termasuk membongkar kemunkaran atau konspirasi jahat terhadap Islam dan kaum Muslim hukumnya wajib, hanya saja cara (uslub)-nya bisa beragam; bisa dilakukan langsung, dengan bertemu face to face, atau secara tidak langsung, dengan melalui tulisan, surat, demonstrasi atau masirah. Melakukan upaya dengan lisan, termasuk melalui tulisan, seperti surat terbuka, buletin, majalah, atau yang lain, baik langsung maupun tidak jelas lebih baik, ketimbang upaya bi al-qalb (dengan memendam ketidaksukaan), apalagi jika tidak melakukan apa-apa, sementara terus mengkritik orang lain yang telah melakukannya.

0 comments: