Pembagian Akad Ditinjau dari Tujuannya

Filed under: by: 3Mudilah

Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam:

Pertama, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga setiap orang yang menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang ia jalin, demikian juga dengan dirinya. Oleh karena itu, pada akad ini biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut bila di kemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah mereka jalin.

Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, penggarapan tanah (musaqaah) dan lain-lain.

Syariat Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui akad semacam ini, bahkan keuntungan yang diperoleh dari akad ini -bila dijalankan dengan cara-cara yang benar- termasuk penghasilan yang halal dan paling baik.

عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني
"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan, 'Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik'? Beliau menjawab, 'Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik.'" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, al-Hakim, dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani).

Kedua, akad yang bertujuan untuk memberikan perhargaan, pertolongan, dan jasa baik atau uluran tangan kepada orang lain. Sehingga biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah, yang mengakibatkannya membutuhkan kepada uluran tangan saudaranya. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk keuntungan dari bantuan yang ia berikan. Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad utang-piutang, penitipan(1), peminjaman,  sedekah, hadiah, pernikahan dan lain-lain.

Oleh karena tujuan akad macam ini seperti disebutkan di atas, maka syariat Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk memanfaatkan keadaan sebagian orang yang sedang terjepit atau dalam kesusahan untuk mengeruk keuntungan, baik keuntungan materi atau maknawi dari lawan akadnya.

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Qs. al-Baqarah: 276).

Pada ayat ini Allah Ta'ala mengancam para pemakan riba dan kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa praktik riba adalah lawan dari sedekah. Isyarat ini juga dapat kita pahami dengan jelas pada ayat-ayat selanjutnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 278-280).

Oleh karena itu, dinyatakan dalam satu kaidah yang amat masyhur dalam ilmu fikih,
كل قرض جر نفعا فهو ربا
"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba" (baca al-Muhadzdzab oleh asy-Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 4/211&213, asy-Syarhu al-Mumti', 9/108-109 dan lain-lain).

Ketiga, akad yang dapat diperlakukan dengan kedua tujuan di atas, yaitu dapat sebagai akad yang bertujuan menolong dan dapat diperlakukan sebagai akad yang bertujuan mencari keuntungan. Di antara akad jenis ini ialah akad syarikah, iqaalah (membatalkan suatu akad), dan akad at-tauliyah (menjual barang dengan harga beli) (baca Bidayah al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd al-Hafidz, 7/236).

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri
Artikel www.PengusahaMuslim.com

Catatan kaki:
Yang dimaksud dengan penitipan di sini ialah penitipan yang tanpa dipungut upah. Adapun penitipan yang sering terjadi di masyarakat, misalnya penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lain yang dipungut biaya penitipan, maka akad ini sebenarnya bukan akad penitipan, akan tetapi akad jual-beli jasa, yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan akad ijarah (kontrak kerja).

http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/981/kaidah-penting-seputar-transaksi-riba-pembagian-akad-ditinjau-dari-tujuannya


Mengenal Akad Mudharabah


Akad mudharabah telah diklaim oleh dunia perbankan syariat sebagai prodak utama yang mereka tawarkan dan mendasari berbagai transaksi mereka. Oleh karena itu, saya rasa sangat urgen bagi kita untuk sedikit mengenal akad ini, agar kita dapat menerapkannya dengan benar dan tidak teperdaya dengan nama besar yang kosong dari hakikatnya.

Definisi Mudharabah 


Para ulama ahli fiqih dari berbagai madzhab telah berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan tuntas tentang akad ini. Walau terjadi perbedaan ungkapan dalam mendefinisikan akad ini, akan tetapi semuanya mengarah kepada suatu pemahaman yang sama, yaitu "suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya." (Al-Aziz oleh ar-Rafi'i 6/3, Aqdul Mudharabah Fil Fiqhil Islamy, oleh Dr. Zaid bin Muhammad ar-Rummaani, hal. 14, dan Syarikah al-Mudharabah fil Fiqhil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy, 37).

Mudharabah dalam fiqih juga dikenal dengan sebutan al-Qiraadh, al-Muqaaradhah, dan al-Mu'amalah (Al-Aziz oleh ar-Rafi'i 6/3, Aqdul Mudharabah Fil Fiqhil Islamy, oleh Dr. Zaid bin Muhammad ar-Rummaani, hal. 14, dan Syarikah al-Mudharabah fil Fiqhil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy, 37).

Dalil-dalil Disyariatkannya Mudharabah 


Akad mudharabah sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antarumat manusia secara umum dan dalam dunia perbankan syariat secara khusus. Walau demikian, kita tidak mendapatkan dalil khusus dari al-Quran atau as-Sunnah tentangnya, padahal akad ini telah dikenal oleh umat manusia jauh-jauh hari sebelum datangnya agama Islam, dan senantiasa diterapkan oleh umat Islam hingga zaman kita ini.

Fenomena ini mengisyaratkan kepada kita kepada suatu hal penting, yaitu akad mudharabah adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya lebih besar bila dibanding madharat-nya. Dan fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut.  Dengan demikian, akad mudharabah tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibanding madharat-nya.

Di antara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad mudharabah ialah:

Firman Allah Ta'ala,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. an-Nisa': 29).

Dan tidak diragukan lagi bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad mudharabah tercakup oleh keumuman ayat ini.

Firman Allah Ta'ala,
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ
"Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhan-mu." (Qs. al-Baqarah: 198).

Imam al-Mawardi asy-Syafi'i berkata, "Dan di antara dalil dihalalkannya al-Qiraadh adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya-pen.), " Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhan-mu" dan tidak diragukan lagi bahwa al-Qiraadh adalah salah satu upaya untuk mencari karunia dari Allah, dan mencari keuntungan." (Al-Haawi al-Kabir oleh al-Mawardy, 7/306).

Di antara hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dapat menjadi dasar akad mudharabah ialah hadits Abdullah bin Umar berikut,

أنَّ النَّبي دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شطر ثمرها. (متَّفق عليه)
"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya." (HR. Muttafaqun 'alaih).

Pada hadits ini dengan jelas dinyatakan, bahwa perkebunan kurma dan ladang daerah Khaibar yang telah menjadi milik umat Islam dipercayakan kepada warga Yahudi setempat, agar dirawat dan ditanami, dengan perjanjian bagi hasil 50 % banding 50 %. Akad semacam inilah yang disebut dalam ilmu fiqih dengan istilah musaaqaah.

Walaupun hadits di atas, secara khusus berkenaan dengan akad musaaqaah, akan tetapi secara tidak langsung menjadi dalil disyariatkannya akad mudharabah. Yang demikian itu karena kedua akad ini serupa, baik dalam hal wujud lahirnya, atau konsekuensi hukumnya.

Ijma' (kesepakatan) ulama


Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya mudharabah ialah kesepakatan ulama Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut.

Ibnu Munzir asy-Syafi'i berkata, "Kita tidak mendapatkan dalil tentang al-Qiradh (mudharabah) dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan tetapi, kita dapatkan bahwa para ulama telah menyepakati akan kehalalan al-Qiraadh dengan modal berupa uang dinar dan dirham." (Al-Isyaraf oleh Ibnul Munzir asy-Syafi'i, 2/38).

Ibnu Hazm berkata, "Al-Qiraadh (al-Mudharabah) telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi kuasa untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah diutus, beliaupun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya. Kalaupun sekarang ada yang menyelisihi tentang hal ini, maka pendapatnya itu tidak perlu diperhatikan, sebab ia telah terlebih dahulu menyelisihi praktik nyata seluruh umat dari zaman kita hingga zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." (Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, 8/247).

Di antara bukti nyata bahwa kesepakatan akan disyariatkannya mudharabah ialah praktik dari para al-Khulafa' ar-Rasyidiin, tanpa ada seorangpun dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengingkarinya (Riwayat-riwayat dari para al-khulafa' ar-Rasyidin dapat dibaca di kitab Irwaa'ul Ghalil oleh al-Albany, 5/290-294).

Hikmah Disyariatkannya Mudharabah 


Sebagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapatkan ada sebagian orang yang diberi kelebihan dalam hal harta kekayaan, akan tetapi ia tidak mampu untuk mengelolanya. Di sisi lain, didapatkan sebagian orang yang diberi kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pengembangannya, akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga mendatangkan keuntungan yang diharapkan.

Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak bila kedua jenis anggota masyarakat ini menyatukan potensi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan kekuatan ekonomi yang produktif. Sebagaimana akad mudharabah merupakan implementasi nyata dari asas ta'aawun atau bahu-membahu dalam hal yang bermanfaat secara umum dan dalam pengembangan ekonomi umat secara khusus. Bila asas ta'aawun yang diwujudkan dalam akad mudharabah ini berjalan sebagaimana mestinya, niscaya umat Islam dapat mempertahankan kejayaan dan kemuliaan martabatnya, sehingga dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada umat lain.

Imam al-Marghinani al-Hanafy berkata, "Akad mudharabah dihalalkan, karena benar-benar diperlukan oleh umat manusia. Karena di antara manusia ada orang-orang yang kaya akan harta benda, akan tetapi ia tidak pandai untuk mengelolanya. Sebagaimana di antara mereka ada orang-orang yang lihai dalam mengelola kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Dengan demikian, sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kaya (tapi tidak berpengalaman) dan orang yang cerdik (tapi tidak memiliki modal), orang yang miskin (tapi lihai) dan orang yang dungu (tapi kaya) dapat terwujud." (Al-Hidayah Syarah al-Bidaayah oleh al-Marghinaani al-Hanafi, 3/202).

Umat Islam pada saat ini sedang merasakan betapa pahit dan kejamnya sistem perekonomian yang berasaskan riba. Umat Islam di belahan bumi manapun sedang merasakan betapa kejamnya penjajahan bangsa-bangsa lain melalui belenggu riba yang dari hari ke hari terus dililitkan kepada tubuh umat Islam. Saya optimis, bila kita mengembangkan ekonomi umat dengan asas syariat, di antaranya dengan menerapkan akad mudharabah secara luas, insya Allah dalam waktu singkat, harkat dan martabat umat Islam akan terangkat.

Di antara hikmah mulia dari akad mudharabah ialah masing-masing pihak yang menjalin hubungan kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, pengalaman dan lainnya. Sehingga pada suatu saatnya nati, pemilik moda dapat mengelola kekayaannya dengan sendiri. Sebagaimana pelaku usaha dapat merintis usaha dengan bermodalkan keahliannya dan modal yang berhasil ia kumpulkan dari hasil bagi hasil dengan pemodal pertama. Dan bila proses peningkatan potensi dan kemampuan, baik materi ataupun keahlian ini terus dijalankan secara berkesinambungan, niscaya pada saatnya nati, umat Islam akan terhindar dari penderitaan ekonomi dan sosial yang sekarang sedang menghimpit kita.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh.

Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran).

Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri
Artikel www.PengusahaMuslim.com

Ketika Terjadi Kerugian Usaha dalam Mudharabah



Sejak zaman dahulu, dalam dunia bisnis, manusia telah mengenal dua hal yang saling berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Walau manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. Ini semua dikarenakan keuntungan dan kerugian dalam perniagaan memiliki banyak sebab, mulai dari faktor yang datang dari kejadian alam seperti misalnya bencana alam, hingga berbagai hal yang berkenaan dengan kesalahan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak menggeluti dunia bisnis, harus telah menyiapkan mental dan strategi guna menghadapi salah satu dari dua hal tersebut.

Karena agama Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah Allah Ta'ala yang telah diturunkan ke bumi ini, maka kedua hal ini senantiasa mendapatkan perhatian. Para ulama menggambarkan perhatian Islam terhadap dua hal ini dalam sebuah kaidah,
الغنم بالغرم
"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian".

Atau dalam ungkapan lain sering juga disebut,
الخراج بالضمان
"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan."

Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian -jika hal itu terjadi-. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني
"Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka Penjual berkata, 'Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?' Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai dan dihasankan oleh al-Albani).

Abu Ubaid menjelaskan maksud hadits ini dengan berkata, "Yang dimaksud dengan keuntungan pada hadits ini adalah hasil pekerjaan budak tersebut yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian ia pekerjakan beberapa waktu. Setelah ia mempekerjakannya, ia menemukan cacat yang sengaja ditutup-tutupi oleh penjual, sehingga pembelipun mengembalikan budak tersebut dan pembeli berhak mengambil uang pembayarannya dengan utuh. Dengan demikian, ia telah mendapat keuntungan berupa seluruh hasil pekerjaan budak tersebut (selama ada di tangannya -ed). Hal ini dikarenakan budak tersebut -sebelum dikembalikan- merupakan tanggung jawab pembeli. Seandainya budak tersebut mati, maka budak itu dihitung dari hartanya (ia yang menanggung kerugiannya)."

Seusai menyebutkan ucapan Abu Ubaid di atas, as-Suyuthi berkata, “Para ahli fikih juga menyatakan demikian. Makna hadits tersebut ialah segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa penghasilan, manfaat, atau suatu benda, maka itu adalah milik pembeli sebagai imbalan atas tanggung jawabnya sebagai pemilik. Karena, andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, maka kerusakan itu tanggung jawabnya. Oleh karenanya hasilnya pun menjadi miliknya, agar benar-benar keuntungan menjadi pengganti atas kerugian." (Baca al-Asybah wa an-Nazhair oleh as-Suyuthi hal. 136. Baca juga al-Mantsur Fi al-Qawaidh oleh az-Zarkasyi 1/328, Aun al-Ma'bud oleh al-Azhim al-Abadi 8/3 dan Tuhfaz al-Ahwazi oleh al-Mubarakfuri 3/397).

Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut sudah dapat dipastikan terlarang.

Bila kita mencermati berbagai bentuk transaksi riba, niscaya kita dapatkan bahwa para pemakan riba nyata-nyata melanggar kaidah ini. Seorang rentenir hanya ingin menumpuk keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan ia tidak sedikitpun sudi untuk menanggung kerugian. Bahkan, ia ingin tetap mendapatkan keuntungan (bunga) walaupun nasabah mengalami kerugian.

Dan dikarenakan mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan, maka kaidah inipun berlaku padanya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kerugian yang berkaitan dengan modal (materi) menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian non-materi, (skiil/tenaga) menjadi tanggung jawab pengusaha.

Andai pemodal mensyaratkan agar pengusaha menjamin modalnya, sehingga bila terjadi kerugian modal dikembalikan utuh, maka persyaratan adalah persyaratan yang tidak sah (Baca Badaa'i ash-Shanaa'ii oleh al-Kasani al-Hanafy 5/119, al-Mughni oleh Ibnu Qudaamah 7/176, Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fiqhi al-Islami oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 291).

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri
Artikel www.PengusahaMuslim.com

0 comments: