Fungsi Legislatif DPR, Apakah Menandingi Allah?

Filed under: by: 3Mudilah

dpragama
Assalamu’alaikum Wr Wb.

Ustadz Taufik semoga rahmat dan kasih sayang Allah SWT melimpahi antum. Begini ustadz, ana ingin minta penjelasan, Bukankah dalam al-Qur'an telah dijelaskan dengan tegas, bahwa umat Islam harus berhukum dengan hukum Allah. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT dicap sebagai fasik, kafir, dzalim.

Bagaimana halnya anggota DPR yang salah satu tugasnya adalah legislasi alias membuat undang-undang? Mereka membuat undang-undang juga lengkap dengan sanksinya.Bahan baku mereka tidak hanya dari al-Qur’an terkadang dari adat-istiadat dan bahkan menggunakan pertimbangan non-Muslim?

Terus bagaimana dengan pemilu legislatif, di mana rakyat (sebagian umat Islam) memilih calonnya untuk duduk di legislatif, yang bertugas membuat undang-undang?  Apakah hal ini menandingi Allah dan berdosa pula yang memilih mereka?

Jawaban:

Menentukan hukum dalam masalah-masalah kontemporer membutuhkan dua jenis fiqih. Pertama, fiqih Syar’i yaitu memahami teks hukum dengan baik dan mendalam dilengkapi dengan  memahami maqasid dari teks tersebut. Kedua,  fiqih waqi’; memahami realita umat dengan teliti dan mencakup seluruh aspek permasalahan.

Fiqih Syari’ dalam tatanan memahami makna teks hukum sedangkan fiqih waqi’ dalam tatanan aplikasi. Memisahkan antara keduanya dalam memahami masalah-masalah kekinian menghasilkan produk hukum yang tidak sesuai dengan maqasid syariah.

Urgensi Fiqih Waqi’ Dalam Fatwa

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang laki-laki terkena batu sehingga terluka agak serius. Setelah itu, saat ia tidur, ia mimpi basah. Ia bertanya kepada rekan-rekannya, “Apakah saya boleh tayamum?” Mereka menjawab,”Tidak boleh, karena kamu bisa mendapatkan air.” Lalu ia mandi dan meninggal dunia. Sesampainya di Madinah peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah saw. Beliau marah dan berkata: “Mereka telah membunuhnya! Allah akan membunuh mereka!”

Dalam hadis lain diceritakan bahwa Amru bin Ash ra. Memimpin pasukan dalam perang Dzatu –salasil. Di malam yang sangat dingin Amru bin Ash mimpi basah. Ketika waktu shalat Subuh tiba ia menolak mandi dan hanya cukup bertayamum. Ia beralasan bahwa mandi akan sangat mebahayakan kesehatannya. Kemudian Amru pun menjadi imam shalat.

Ketika pasukan kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan dan harta rampasan perang yang berlimpah, para sahabat mengadukan apa yang dilakukan Amru bin Ash kepada Rasulullah saw. Beliau mengkonfirmasi hal tersebut kepada Amru bin Ash.

Jawaban Amru sangat di luar dugaan para sahabat. Ia menjawab: ”Aku ingat Firman Allah, “Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang pada diri kalian,” (QS an-Nisa [4]: 29) maka saya cukup tayammum saja.” Mendengar jawaban itu Rasulullah saw menyetujui tindakan Amru bin Ash ra.

Dari dua hadis di atas kita memahami pentingnya fiqih waqi’. Riwayat pertama memberikan gambaran bahwa fatwa yang dikeluarkan tanpa memahami situasi dengan tepat berakibat sangat fatal. Sebaliknya riwayat kedua memberikan makna bahwa berfatwa dengan memakai fiqih waqi’ menyelamatkan kepentingan umat.

Fiqih waqi’ melahirkan fiqih-fiqih yang lainnya yang sangat diperlukan dalam berfatwa. Antara lain: Fiqih muwazanah; yaitu mempertimbangkan maslahah dan mafsadah. Fiqih marhalah; yaitu memahami situasi dan kondisi, fiqih prioritas. Fiqih ma-al; yaitu menimbang dampak yang ditimbulkan.

Apakah Hak Legislatif DPR menandingi Allah dalam menentukan hukum?

Apabila fatwa memakai fiqih syar’i saja maka jawabanya adalah:
1) Hak legislatif DPR menandingi Allah dalam hal membuat hukum. Maka hukumnya Musyrik. Karena Allah berfirman: “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah“ ( al-Anam:57) )
2) Umat Islam berkewajiban Berhukum dengan hukum Allah, bukan berhukum dengan hukum produk DPR. Allah berfirman: barangsiapa yang tidak menentukan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Maidah : 44)
3) Umat Islam diharamkan mengutus wakilnya di DPR
4) Mengikuti pemilu legislatif berarti ikut berperan serta mendukung lembaga pesaing Allah maka hukumnya haram.
Akan tetapi apabila fatwa memakai fiqih syar’i dan fiqih waqi maka jawaban tidak semudah dan sesederhana itu.

Hukum Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah:

Ayat al-Qur’an dalam surat al-Maidah 44, 45, 47 dan ayat yang lainnya secara tegas menyatakan kewajiban menjalankan hukum Allah. Hukum orang yang tidak menjalankan hukum Allah dibagi menjadi tiga :
1)  Tidak menjalankannya karena mengingkari kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Maka hukumnya kafir. Ia mengingkari sesuatu yang sudah yakin dan jelas berdasarkan dalil-dalil yang kuat (al-ma’luum minaad-diin bi dharurah).
2) Meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah akan tetapi ia tidak melaksanakannya. Maka hukumnya tidak kafir. Ia berbuat rmaksiat.
3) Tidak menjalankan hukum Allah karena Ketidaktahuan. Maka ia tidak berdosa dan dimaafkan.

Membuat undang-undang yang tidak Islami

Sebelum menentukan hukum suatu masalah harus diketahui terlebih dahulu hakikat masalahan tersebut. Mengapa Undang-undang yang dihasilkan tidak Islami? Apabila jawabannya adalah karena menentang Allah, tidak percaya dengan hukum Islam, maka hukumnya kafir.

Namun apabila jawabannya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan (fiqih marhalah), atau ada maslahat yang lebih besar yang hendak dicapai, atau karena ada mafsadah yang besar yang hendak dihindari maka ( fiqih muwazanah) maka hukumnya berbeda.

Hukum menjadi Anggota DPR

Dalam hadis dikatakan: ”Hukum perbuatan seseorang tergantung niat.” Apabila niat menjadi anggota DPR untuk mendukung orang-orang yang menentang hukum Allah maka jelas hukumnya haram.

Namun, apabila masuk DPR dengan niat menyuarakan hukum Islam, menentang hukum-hukum thagut, meyakinkan rakyat bahwa kejayaan bangsa ini hanya dengan Islam, berpihak pada kepentingan-kepentingan umat Islam maka hukumnya boleh.

Bahkan, kalau ditinjau dari fiqih muwazanah maka hukumnya wajib! Membiarkan DPR diisi orang-orang liberal, fasik dan musyrik adalah sebuah kemudharatan yang harus dicegah.

Apabila hukum yang dihasilkan bertentangan dengan hukum Allah, para anggota yang tidak menyetujui hukum semacam ini tidak ikut berdosa. Dosa hanya ditanggung oleh yang berbuat.

Yang tidak berbuat tidak menanggung dosa yang lain. Allah berfirman: ”Tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Hukum Memilih Anggota Legislatif

Memilih Anggota legislatif dengan niat berkontribusi dalam perjuangan umat Islam tidak berdosa. Bahkan berpahala karena ikut serta melaksankan amar ma’ruf nahi munkar.

Sebaliknya, Muslim yang tidak ikut berperan akan menanggung dosa apabila karena ketidak ikut sertaanya mengakibatkan musuh-musuh Islam leluasa menentukan hukum-hukum yang menyaingi hukum Allah. (Majalah SABILI No 02 TH XVIII).

Keterangan:

Diasuh Oleh Dr HM Taufik Qulazhar Hulaimi MA Med, Direktur Ma’had Aly an-Nu'aimy Jakarta. Mencetak Kader Dai Nasional

Alamat: Jl. Seha II No. I Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220Tlp: 021. 725 1334.
Website: http://sabili.co.id/agama/hak-legislatif-dpr-apakah-menandingi-allah

0 comments: