Regulasi Perbankan Syariah Harus Dilengkapi

Filed under: by: 3Mudilah

regulasibanksyariah
Regulasi perbankan syariah di Indonesia dinilai masih belum lengkap. Tak jarang, regulasi yang mengatur perbankan syariah ini masih belum ada dan terpaksa mengacu pada perbankan konvensional. Head of Corporate Communication Bank Muamalat Indonesia (BMI), Meitra N Sari (Nino), menyebutkan kekosongan regulasi syariah, misalnya, terjadi pada setifikasi bankir syariah.

Selama ini, proses sertifikasi para bankir yang akan bergelut di perbankan syariah masih menggunakan aturan konvensional. “Padahal antara konvensional dan syariah itu kan jelas beda, tapi aturan untuk sertifikasi bankir syariah ini belum ada,” kata Nino.

Sebagai salah satu pemain dalam industri perbankan syariah, lanjut Nino, BMI akan mendukung dan mendorong Bank Indonesia serta pemangku kewenangan lainnya untuk membuat regulasi syariah yang purna.“Dari hulu ke hilir, regulasi perbankan syariah harus purna. Kami sifatnya menunggu dan mendorong agar regulasi-regulasi tersebut segera dibuat,” ucap Nino.

Peneliti senior pada Direktorat Perbankan Syariah BI, Setiawan Budi Utomo, mengakui, peraturan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah menjadi salah satu masalah penting dalam pengembangan perbankan syariah nasional.

Pada dasarnya, kata Setiawan, BI senantiasa berupaya untuk membuat regulasi syariah yang bisa menjawab kebutuhan produk perbankan syariah dan para nasabahnya. “Tapi ibarat perang, BI kan seperti pemain tunggal. Belum tercipta sinergi dan kesadaran bersama dengan lembaga pemerintah lain,” imbuh Setiawan. (Republika/BR/EHI).


Pemerintah Tak Serius Kembangkan Ekonomi Syariah


bankindonesia
Pasar syariah di Indonesia dinilai mempunyai prospek yang sangat bagus di masa mendatang. Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia dan raihan pasar (market share) yang baru mencapai tiga persen, perkembangan industri syariah nasional bak jamur di musim hujan.

Sayangnya, perkembangan industri syariah yang pesat tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan regulasi yang diperlukan untuk praktik-praktik ekonomi syariah.

Menurut pengamat perbankan syariah dari Universitas Pancasila, Sri Widyastuti, pangkal pokok belum terakomodasinya peraturan untuk kegiatan operasional ekonomi syariah disebabkan tidak adanya political will yang tegas dari pemerintah.

“Pemerintah kurang serius untuk mengembangkan ekonomi syariah, sehingga regulasi yang ada pun setengah hati,” ujar Sri kepada Republika, di Jakarta, Senin (15/11/2010). Menurut Sri, saat ini masih banyak ruang kosong dalam praktik ekonomi syariah yang belum tersentuh regulasi pemerintah.

Di antara ruang kosong itu adalah belum adanya lembaga penjamin simpanan yang mengelola dana secara syariah. Lainnya, belum ada regulasi yang mengakomodiasi pemindahan aset nasabah secara syariah. “Semua ini masih pakau aturan konvensional,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Sri, lubang-lubang aturan tersebut memang belum dirasakan teramat penting mengingat praktik ekonomi syariah baru memasuki fase bergeliat. Namun apabila kekosongan aturan itu tidak dipersipakan dari sekarang, maka bisa mendatangkan risiko sangat vital bagi industri syariah.

“Sekarang kan ibarat pakaian, ekonomi syariah kita baru dipakaikan jubahnya. Nanti kalau sudah timbul kesadaran dan pengetahuan yang semakin dalam, para nasabah syariah ini bisa lari,” papar Sri. (Republika/BR/EHI).

0 comments: