Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

Filed under: by: 3Mudilah

Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan sebagainya agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah.

MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya

MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. 

Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan aqidah. 

Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah.” 


(Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).





Menag: Setelah Lebaran Ahmadiyah Harus Dibubarkan


Jakarta (voa-islam.com) - Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai aliran Ahmadiyah hingga kini masih menjadi polemik. Di tengah-tengah polemik itu, Menteri Agama Suryadharma Ali justru sepakat jika jamaah Ahmadiyah Indonesia dibubarkan.

“Ahmadiyah itu seharusnya dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan permasalahannya akan terus berkembang,” ujar Suryadharma usai mengikuti rapat gabungan pemerintah dan DPR tentang ormas di Gedung DPR, Senayan, Senin (30/8/2010).

…”Ahmadiyah segera dibubarkan karena bertentangan dengan SKB menteri dan tentu semua pihak harus bertanggung jawab mengajak kepada Islam yang benar. Ini semua sudah ada aturannya,”…

Menurut Suryadharma, dalam SKB 3 Menteri sudah jelas dinyatakan ajaran Ahmadiyah tidak boleh disebarluaskan karena menyimpang dari Islam.

“Ahmadiyah segera dibubarkan karena bertentangan dengan SKB menteri dan tentu semua pihak harus bertanggung jawab mengajak kepada Islam yang benar. Ini semua sudah ada aturannya,” imbuhnya.

Pembahasan pembubaran Ahmadiyah, lanjut Suryadharma, akan dilakukan dalam waktu dekat. Kementerian Agama akan segera membahas pembubaran itu secara intensif. “Nantilah setelah Lebaran,” paparnya. (Ibnudzar/dbs)

Voaislam, Senin, 30 Aug 2010

(nahimunkar.com)


Menag Tegaskan Lagi, Ahmadiyah Harus Dibubarkan

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali sekali lagi menegaskan bahwa ajaran Ahmadiyah harus dibubarkan. Membiarkan aliran tersebut tetap hidup di Indonesia sama saja dengan memelihara masalah dan pada akhirnya membuat kondisi makin buruk.
Menurut Suryadharma, ia berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga
menteri dan UU No 1 PNPS/1965 dalam mengambil sikap terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad ini. SKB itu menyebutkan bahwa Ahmadiyah harus menghentikan seluruh ajarannya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama Islam.

Inilah beritanya:



Dihujani Kritik, Menag Ngotot Ahmadiyah Harus Dibubarkan




Irwan Nugroho – detikNews


Jakarta - Meski usulannya banyak dikritik, namun Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali
sekali lagi menegaskan bahwa ajaran Ahmadiyah harus dibubarkan. Membiarkan aliran tersebut tetap hidup di Indonesia sama saja dengan memelihara masalah dan pada akhirnya membuat kondisi makin buruk.

“Jadi sekali lagi, ini harus diselesaikan. Kalau dibiarkan ini me maintenance masalah. Ini setiap hari, setiap minggu, potensi konflik terus ada gitu, lho. Kalau ini tidak diselesaikan, kita khawatir eskalasinya makin meningkat dan pada akhirnya keadaannya makin buruk,” kata Suryadharma.

Hal itu dikatakan dia usai mengikuti buka bersama Wakil Presiden Boediono dengan para ulama di Kediaman Dinas Wapres, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2010).

“Jadi lebih baik kita semua lebih dinamis menyelesaikan masalah ini. Dihentikan kegiatannya, dirangkul para pemeluknya ke dalam Islam yang benar,” sambung menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Suryadharma, ia berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan UU No 1 PNPS/1965 dalam mengambil sikap terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad ini. SKB itu menyebutkan bahwa Ahmadiyah harus menghentikan seluruh ajarannya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama Islam.

“Memang membiarkan ada risiko, membubarkan ada risiko. Tapi sekali lagi kita
berpegang kepada aturan dan berpegang kepada kebenaran,” ujarnya.

Suryadharma mengatakan, di sejumlah negara, aliran tersebut memang dibiarkan
tumbuh dan berkembang. Namun, di banyak negara, Ahmadiyah juga dilarang. Oleh karena itu, terkait ajaran tersebut, tergantung bagaimana perintah masing-masing negara dalam menilainya.

“Langkah-langkah yang mengarah ke lebih intensif itu saya kira nanti setelah
lebaran, karena saat ini kita konsentrasi pada lebaran. Pihak keamanan
konsentrasi lebaran, pihak lain juga begitu,” tutupnya.

(irw/anw) detiknews, Selasa, 31/08/2010 22:16 WIB
(nahimunkar.com)

0 comments: