Bank Syari’ah

Filed under: by: 3Mudilah

Kehadiran perbankan syari’ah akhir-akhir ini kian marak dan telah menjadi bagian dari gaya hidup kalangan muslim perkotaan. Ada sebongkah kekhawatiran, kehadiran perbankan syari’ah akan menempuh perjalanan yang sama dengan perjalanan busana muslimah (jilbab). Ketika busana muslimah (jilbab) kian marak, kehadirannya ‘diusik’ oleh kemunculan “jilbab gaul” yang sepertinya islami namun sesungguhnya tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah.

Menurut catatan, perintis perbankan syariah adalah Ahmad El Najjar yang memulai upaya eksperimentalnya ini di kota Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963, dengan mengambil bentuk bank simpanan berbasis bagi hasil (profit sharing). Maksudnya, selain tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar dana dari nasabah diinvestasikan pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Di tahun 1967, sudah berdiri 9 bank sejenis di seluruh kawasan Mesir.

Ketika memulai konsep perbankan ini Ahmad El Najjar sama sekali tidak menggunakan atribut Islam. Namun secara fundamental, konsep perbankan yang digagasnya didasari oleh larangan dalam agama Islam. Yaitu, larangan memungut maupun meminjam dengan bunga (riba), serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain.

Barulah di awal 1970-an, konsep perbankan sebagaimana digagas Ahmad El Najjr diberi nama bank Islam. Misalnya, Islamic Development Bank (1974) yang disponsori oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. Di tahun 1975 ada Dubai Islamic Bank. Sedangkan pada tahun 1977 berdiri Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of Egypt.

Bila Malaysia sudah memiliki lembaga keuangan syari’ah sejak 1983 (Muslim Pilgrims Savings Corporation), maka di Indonesia sejak 1991 sudah ada perbankan serupa dengan nama Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pemerintah, serta mendapat dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan beberapa pengusaha muslim.

Sejak 1998 keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan data MUI, hingga Agustus 2007 jumlah perbankan syari’ah yang sudah mendapat rekomendasi DSN-MUI (Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mencapai lebih dari 30 bank dan ratusan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah).

Perbankan syari’ah pada umumnya menganut prinsip-prinsip berdasarkan hukum Islam, seperti:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Perbedaan

Perbankan syari’ah mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bank syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya.

Di bidang investasi, bank syari’ah berinvestasi pada usaha yang halal, sedangkan bank konvensional bebas nilai. Dalam pengelolaan, bank syari’ah menggunakan prinsip syari’ah yang melarang diterapkannya sistem bunga kepada nasabah, namun dikenal prinsip bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menghalalkan bunga bank.

Dalam hal bagi hasil, besaran bagi hasil pada bank syari’ah berubah-ubah sesuai kinerja bank. Bila bank mengalami keuntungan, maka besaran bagi hasil akan bertambah. Sedangkan pada bank konvensional besarnya bunga adalah tetap, meski bank mengalami keuntungan, besarnya bunga tidak bertambah.

Perbedaan lainnya, pada bank syari’ah ada keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. Sedangkan pada bank konvensional, tidak ada keharusan memiliki lembaga sejenis itu.

Perbedaan mendasar antara bank syari’ah dengan bank konvensional, terletak pada tujuannya. Tujuan bank syari’ah selain berorientasi kepada keuntungan (profit) juga berorientasi kepada falah. Artinya bank syariah tidak semata-mata mencari profit tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemenangan di dunia artinya keberhasilan menunjukan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang terbaik, sedangkan kemenangan di akhirat berupa pahala dan kebaikan di sisi Allah. Sedangkan tujuan bank konvensional adalah profit oriented yaitu semata-mata mencari keuntungan dunia.

Bank Muamalat Indonesia (BMI)


Sebagai perintis perbankan syari’ah di Indonesia Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 24 Rabius Tsani 1412 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Nopember 1991. BMI memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau bertepatan dengan tangal 1 Mei 1992.

Lebih dua tahun sejak beroperasi, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pada akhir tahun 90-an, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi, BMI pun terimbas dampak krisis, yaitu mengalami kerugian sebesar Rp 105 miliar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya memperkuat permodalan. Dalam kaitan ini, BMI mendapat respon positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BMI. Dalam kurun waktu 1999-2002, BMI berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Menurut catatan, hingga akhir 2004, BMI tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

Sampai saat ini, selain BMI, ada dua bank umum lainnya yang secara khusus merupakan bank syari’ah yaitu Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Syari’ah Mega Indonesia. Sedangkan belasan lainnya merupakan unit usaha syari’ah dari bank umum atau bank daerah (BPD).

Bank Syari’ah Mandiri (BSM)


Sekitar delapan tahun setelah kehadiran BMI, lahirlah Bank Syari’ah Mandiri (BSM) pada tanggal 25 Oktober 1999. Secara resmi BSM beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Hampir seluruh saham BSM dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk. yaitu sekitar 91.674.512 lembar saham. Sedangkan satu lembar saham BSM dimiliki oleh PT Sekuritas Mandiri. Modal dasar BSM sebesar Rp 1 triliun, sedangkan model disetor sekitar Rp 658 milyar lebih.

Sebagaimana perbankan syari’ah pada umumnya, BSM juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas. Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

Sedangkan prinsip kemitraan, bermakna BSM menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

Prinsip keterbukaan dapat dilihat melalui laporan keuangan BSM yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Sedangkan prinsip universalitas bermakna, dalam beroperasi BSM tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat namun tetap konsisten dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil’alamiin.

Bank Syari’ah Mega Indonesia (BSMI)

Sekitar lima tahun setelah BSM berdiri, sekitar tahun 2004 berdiri satu lagi bank syari’ah bernama Bank Syari’ah Mega Indonesia (BSMI). Sebelum menjadi BSMI, lembaga keuangan syari’ah merupakan pengembangan dari PT Bank Umum Tugu yang diakuisisi oleh Para Group pada tahun 2001. Para Group (PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama) merupakan kelompok usaha yang menaungi PT Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya.

Sejak semula, PT Bank Umum Tugu diakuisisi oleh Para Group untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Tiga tahun setelah diakuisis, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi sebagai bank syari’ah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Pemegang saham mayoritas BSMI adalah PT Para Global Investindo mempunyai komitmen menjadikan BSMI sebagai bank syariah terbaik. Salah satunya diwujudkan dengan mengembangkan BSMI melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja, BSMI berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Selain itu, juga didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini.

Untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, BSMI bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronis sebagai penyelenggara ATM Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit, agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman.

Sambutan Masyarakat Islam

Kehadiran bank syari’ah yang dirintis oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia), ternyata disambut antusias oleh umat Islam Indonesia. Menurut catatan BMI, dukungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Secara kasusistik, dukungan dan komitmen umat Islam Indonesia terhadap tegaknya bank syari’ah dapat dilihat dari kisah yang dituturkan oleh Syarifuddin

(http://ib.eramuslim.com/?p=562). Semula, Syarifuddin sama sekali tidak punya rekening di bank mana pun. Namun, begitu mendengan ada bank berbasis syari’ah berdiri, ia langsung pasang niat yang kuat untuk punya account di bank tersebut. Meski harus ditempuh dengan susah payah.

Saat itu, menurut pengakuannya, ia baru saja kerja, beberapa saat sebelum kerusuhan Mei 1998 terjadi. Syarifuddin adalah warga Bogor yang bekerja di kawasan industri Pulogadung, Jakarta. Namun, ia tidak patah semangat untuk memiliki account BMI yang berlokasi di jalan Jendera Sudirman, Jakarta Pusat.

Menurut Syarifuddin, “Dua bulan setelah gejolak reformasi, saya mendatangi kantor Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sudirman. Itu satu-satunya bank syariah yang ada. Saya membuka tabungan yang dilengkapi dengan KartUkhuwah, sebuah ATM yang disinergikan dengan program infaq Dompet Dhuafa Republika. Saya adalah satu-satunya karyawan di PT Mahakam Beta Farma (Betadine) yang menggunakan account bank syariah. Kepada HRD saya bersikeras agar menerima account BMI karena tidak mau terkena bunga, sementara kebijakan manajemen mengharuskan account Bank Niaga. Karena alasannya spiritual, maka manajeman memahaminya walau itu satu-satunya transfer gaji yang tidak otomatis (karena harus disetor tersendiri).

Ketika itu BMI merupakan satu-satunya bank syari’ah. Tentu membutuhkan tekad yang kuat dan pengorbanan yang luar biasa bagi sosok seperti Syarifuddin untuk menunjukkan komitmennya kepada tegaknya sebuah bank syari’ah.

Kegigihan dan keseriusan Syarifuddin yang beraroma sungguh-sungguh menegakkan syari’ah Islam (jihad fie sabilillah), dapat dirasakan melalui penuturannya: “Sepanjang saat BMI sebagai satu-satunya bank syariah, saya setiap minggu naik bis kota Pulogadung – Blok M yang melewati BMI. Pernah beberapa kali ATM BMI tidak bisa mengeluarkan uang; sehingga saya harus bolak-balik Pulogadung – Arthaloka Sudirman. Bukan sekali dua kali, saya harus gigit jari tidak mendapatkan uang karena ATM off line atau alasan-alasan lain yang sepenuhnya tidak saya mengerti. Pernah saking minimnya uang cash di tangan, makan malam hanya sebuah bakpau rasa kacang hijau yang dibeli di bawah jembatan penyeberangan di depan kantor BMI. Karena kebetulan tinggal di mess kantor di belakang pabrik, dengan hanya uang tersisa untuk ongkos Arthaloka – Pulogadung, tidak masalah. Kemudian dari pintu gerbang kawasan jalan kaki ke mess pabrik.

Boleh jadi, Syarifuddin merupakan salah satu contoh saja dari kuat dan gigihnya umat Islam di dalam berupaya menegakkan syari’ah Islam di sektor perbankan. Manajemen BMI dan bank syari’ah lainnya tidak boleh melupakan sosok seperti Syarifuddin yang kemungkinan jumlahnya cukup signifikan.

Semoga saja kegigihan dan komitmen yang kuat seperti ditunjukkan Syarifuddin, tidak dibalas dengan hadirnya “bank syari’ah gaul” sebagaimana telah terjadi pada fenomena maraknya “jilbab gaul” akhir-akhir ini. Seakan labelnya Islam atau Syari’ah, namun sebenarnya tidak demikian. Bahkan yang berlabel Syari’ah dan bukan dijuluki “gaul” pun ketika bank berlabel Syari’ah itu mau pasang iklan di satu majalah Islam di Jawa Tengah, maka ditolak mentah-mentah oleh pemimpin redaksinya. Bahkan pemimpin redaksi itu menantang untuk berdiskusi mengenai pengelolaannya, menurut penuturan pemimpin redaksi itu kepada nahimunkar.com. Ternyata pihak bank berlabel syari’ah itu tidak berani.

Kalau seperti itu keadaannya, bagaimana pula tanggung jawab pengontrolnya secara syar’I yakni dari DSN (Dewan Syari’ah Nasional MUI) atau yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

Ya beratlah…” ujar pemimpin redaksi sebuah majalah ekonomi Islam itu.

Bahkan dalam praktek bank yang berlabel Islami itu, kadang para ulama, kyai atau pakar-pakar Islam yang duduk sebagai pengawas atau penasihat dan semacamnya dijadikan semacam tameng (dengan disebut-sebut ketika mau transaksi) mengenai produk yang jelas-jelas riba menurut Syar’I, ungkap seorang ketua lembaga dakwah dan social di Jakarta Selatan kepada nahimunkar.com.

Kepercayaan para nasabah ataupun ummat Islam yang ingin sekali menjaga agamanya dari dosa besar yakni riba, mestinya merupakan kesempatan baik dalam hal ini. Namun godaan dan permainan belum tentu mengikuti dan sesuai dengan apa yang mereka canangkan dan beberkan kepada umum.

Ya beratlah tanggung jawab para penghalal, bila sebenarnya bukan halal. Bagaimanapun, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan tidak boleh dicampur aduk, apalagi atas nama Islam ataupun syari’ah. Kalau dibilang halal maka mestinya ya berani berbantah dengan orang yang mengerti masalah perbankan dan kehalalan seperti pemimpin redaksi majalah Islami tersebut. Buktinya, pihak bank yang berlabel syar’I itu tidak berani. Bagaimana ini sebenarnya, wahai bapak-bapak para Ulama di DSN MUI? (haji/tede)

http://www.nahimunkar.com/bank-syari%E2%80%99ah/#more-2090

0 comments: