Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam

Filed under: by: 3Mudilah


Buku Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh tim menamakan dirinya sebagai Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI dan diketuai oleh DR. Siti Musdah Mulia, telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Menteri Agama (saat itu, Prof. DR. H. Said Agil Hussin al-Munawwar) menyampaikan teguran keras kepada tim penulis Pembaruan Hukum Islam, melalui suratnya No. MA/271/2004, tanggal 12 Oktober 2004, untuk tidak mengulangi lagi mengadakan seminar atau kegiatan serupa dengan melibatkan serta mengatasnamakan tim Departemen Agama, dan semua naskah asli Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam itu agar diserahkan kepada Menteri Agama RI.

Tak urung, sebuah diskusi panel :entang kontroversi itu digelar di Jniversitas YARSI, Jakarta, pada 29 Oktober 2004. Hadir sebagai pembicara antaralain; DR. Jazuni, SH, MH, DR. H. Rifyal Ka'bah, MA, Prof. H. Bustanul Arifin, SH dan Prof. DR. Huzaimah I Yanggo.

Dalam diskusi itu terungkap beberapa hal mendasar yang menjadikan buku Pembaruan Hukum Islam : Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (untuk mudahnya disebut saja KHI Tandingan) menimbulkan kontroversi adalah bahwa pembaruan yang diajukan oleh perumus KHI Tandingan bukanlah dalam konteks tajdid (pemurnian) atau ishlah (perbaikan terhadap yang rusak/fasad), namun masuk dalam pengertian bid'ah (penyimpangan) dan taghyir (perubahan) dari hukum Islam yang asli.

Kontroversi lainnya adalah pendekatan utama perumus KHI Tandingan bukan pendekatan hukum Islam, tetapi pendekatan: gender, pluralisme, hak azasi manusia dan demokrasi, Karenatujuan syariah menurut mereka adalah menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan sosial. Padahal tujuan syariah sebenarnya menurut fuqaha, adalah memelihara agama, akal pikiran, keturunan, kehormatan, dan harta benda (Dr. Rifyal Ka'bah, MA).

Perbedaan mendasar kerangka berpikir inilah yang menyadi penyebab utama tim perumus KHI Tandingan melenceng jauh, sehingga mereka berani menafikan ayat-ayat Al Quran atau hadis Nabi yang qat'iyul wurud (perintah yang sudah pasti). Beberapa contoh 'penafian' tersebut, dibeberkan oleh Prof. Huzaimah T. Yanggo.
Politik Adu Domba



DR. Siti Musdah Mulia memang dilarang oleh pemerintah menyebarluaskan gagasannya, namun bukan berarti gagasan itu akan berhenti begitu saja. Walaupun tidak banyak, ada saja ilmuwan muslim yang 'terkontaminasi', selalu ingin memberikan 'nilai 1 terhadap syariah Islam, yang notabene tak berbeda jauh dari visi dan misi Siti Musdah Mulia dkk. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemikiran yang jernih, legal dan obyektif berdasarkan nash Al Quran dan Sunnah Rasul, untuk memberikan jawaban, atau tepatnya 'legal counter' terhadap khazanah pemikiran mereka. Hal ini diharapkan, agar di belakang hari tidak terjadi malapetaka hebat pada arus bawah.

Dalam era globalisasi, ada kekuatan-kekuatan yang memang menghendaki Islam di Indonesia lemah. Untuk melemahkan kekuatan Islam Indonesia, hanya ada satu cara, yaitu diciptakan konflik di antara umat Islam sendiri. Dasarnya adalah bahwa umal Islam di Indonesia terlalu besar untuk diserang apalagi dikalahkan (DR.Jazuni) Sejarah membuktikan bahwa Belanda (35C tahun), Inggris, dan Jepang pernah mengua sai Indonesia, namun secara struktural dar kultural, mereka tak pernah bisa menguasai rakyat Indonesia, yang mayoritas muslim.

Menurut Prof. Bustanul Arifin, di en globalisasi sekarang ada kekuatan yang tidak menghendaki pelurusan persepsi terhadap syariah Islam, yaitu kekuatan yang berasal dari negara adikuasa. Karena bila umat Islam Indonesia sampai pada kesatuan persepsi terhadap syariah Islam, maka mereka akan kuat, dan kekuatannya mungkin akan mengalahkan kekuatan ekonomi Jepang, Cina dan Korea Selatan.

Strategi mereka adalah dengan cara memberikan segala macam fasilitas dan keuangan kepada orang-orang (biasanya para cendekiawan muslim) untuk memunculkan teori-teori tentang syariah yang beranekawarna, sehingga mengakibatkan umat Islam terpecah belah. Contohnya adalah peristiwa Nasr Hamid dan Abu Zeid yang dipecat dari Universitas Cairo dan kemudian diputus 'murtad' oleh Pengadilan Tinggi Mesir, dan konon mereka saat ini mengajar di Belanda. Informasi terakhir, Abu Zeid sekarang menjadi dosen tamu di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (!).

Disadari atau tidak oleh penggagasnya, KHI Tandingan tersebut tak lepas dari kepentingan negara-negara adikuasa tersebut. Tujuan dari semua ini tidak lain untuk melestarikan dikotomi kesadaran hukum, agar umat Islam tetap lemah dan tidak berdaya mempersatukan persepsi tentang syariah. Bila umat Islam lemah, dengan sendirinya bangsa dan negara Indonesia akan tetap lemah dan tidak berdaya menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi.

Menggunakan judul dalam bahasa Inggris 'counter legal draft (CLD)' dan mencatut nama Departemen Agama adalah perbuatan yang tidak etis. atau memang dimaksudkan sebagai laporan kepada sponsor untuk mendapatkan kucuran dana.

Apa yang dikemukakan oleh Prof. Bustanul Arifin memang sedang terjadi di Indonesia, sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh Ulil Absar Abdallah, penggagas Jaringan Islam Liberal (JIL) yang gagasannya termasuk dalam kategori 'aneh' dalam khazanah persepsi terhadap syariat, bahwa dia memang mendapatkan suntikan dana sebesar Rp. 1,4 miliar dari The Asia Foundation, kalangan Yahudi Amerika, dan CIA.

Menurut Ulil, uang sebesar itu kecil, karena ormas lain di Indonesia juga mendapatkan suntikan dana serupa dan lebih besar, semisal NU, Muhammadiyah, IAIN dan Departemen Agama. Ini menunjukkan bahwa memang negara atau masyarakat adikuasa, yang notabene dikuasai oleh jaringan Yahudi internasional, berupaya sekuat tenaga untuk mempengaruhi cara berpikir umat Islam Indonesia, khususnya menyangkut persepsi terhadap syariat Islam. Sangat beruntung, baik NU, Muhammadiyah, Departemen Agama ataupun IAIN tak terpengaruh dengan visi dan misi mereka.

Pemahaman aneh atau konsep sempalan, meminjam istilah yang digunakan oleh DR. Rifyal Ka'bah, dalam memahami syariah Islam telah ada jauh sebelum Ulil Absar Abdallah atau Abu Zeid sekalipun. Pada tahun 20-an dan tahun 40-an di Mesir, Syeikh AN Abd. Raziq dan Khalid Muhammad Khalid mengajukan gagasan sekularisasi. Demikian juga gagasan reformasi yang diajukan oleh Mahmoud Taha pada tahun 70-an dan muridnya Abdullah Na'im di Sudan.

Di Indonesia gagasan sekularisasi juga pernah disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada tahun 70-an, demikian juga gagasan reaktualisasi oleh Munawir Syadzali pada tahun 80-an. Kesemuanya mendapat tantangan yang sangat keras dari komunitas Islam, dan akhirnya gagasan mereka tenggelam begitu saja, Namun jangan dianggap bahwa gagasan-gagasan tersebut akan sirna, menghilang atau beku, karena di samping Allah SWT menghalalkan adanya perbedaan pendapat, juga karena perbedaan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas di luar Islam, yang tujuannya adalah untuk memecahbelah persatuan Islam, dan pada akhinya mereka mendapatkan sesuatu yang menguntungkan mereka.

Ilustrasi Kontroversi KHI Tandingan

Prof. Huzaimah I Yanggo, guru besar Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Jakarta, merekam secara rinci dan iugas kontroversi yang mengundang kecaman terhadap buku KHI Tandingan Menurut Prof. Huzaimah, sudut pandang yang dipergunakan oleh para penyusun KHI Tandingan meliputi:

• Sudut pandang pribadi, karakter dan kecenderungan para penulisnya

• Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan dan inkosisten

• Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralisme, demokrasi dan HAM, keseteraan gender, emansipasitoris, humanis, inklusif, dekonstruksi syari'ah Islam

• Sudut pandang masalah yang digugat adalah: Al Quran dan Hadis disesuaikan dengan rasio dan kondisi sosial masyarakat. Karya ulama klasik dituding sangat arabis, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu harus ditinggalkan. Paradigma dan orientasi keberagaman, problem kemanusiaan dan hubungan antar agama

• Kaidah yang digunakan dalam draft adalah: 'yang menjadi perhatian mujtahid adalah pada maqashid (maksud-maksud) yang dikandung nash, bukan pada lafaznya. Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash dengan menggunakan logika kemaslahatan, serta mengamandemen nasn-nash dengan akal berkenaan dengan perkara-perkara publik.'

Ada beberapa pasal dalam buku KHI Tandingan, yang menurut Prof. Huzaimah benar-benar menyimpang dari nash Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW atau syariah Islam (lihat Boks) dan disusun hanya menurut sudut pandang mereka. (Lihat Boks).
http://swaramuslim.net/more.php?id=387_0_1_0_m


Waspada dan Bijaksana

Pendekatan gender, pluralisme, maupun HAM dan demokrasi, tidak mesti 'menabrak' kaidah-kaidah hukum yang memang sudah mempunyai derajat kepastian tinggi (qat'iyul wurud) dalam syariah Islam. Menurut Prof. Ismail Faruqi dan Prof Naquib al-Attas yang meng'create' Islamisasi ilmu pengetahuan, tak ada satu pun ilmu pengetahuan di dunia ini, yang tidak bersinergi dengan Sunnatullah.

Jadi, gagasan 'mewarnai' syariah Islam dengan pendekatan gender, pluralisme maupun HAM dan demokrasi, mestinya bukan syariah Islam yang dipaksakan untuk menyesuaikan diri dengan keempat pendekatan tersebut, justru sebaliknya. Karena memang keempat pendekatan tersebut telah 'terakomodasikan' dalam syariah Islam. Kalau gagasan tersebut tetap dipaksakan, maka dapat dikatakan, bahwa para intelektual muslim tersebut belum dapat memahami apa yang dikatakan 'ruh' syariah Islam itu sendiri. (amanah

Oleh Drs. H. Chamzawi*
* Penulis adalah alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bekerja di Universitas YARSI

0 comments: